Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Rektor IPDN, Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo., M.M resmi dikukuhkan sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu pemerintahan IPDN pada Jumat (29/90).
Baca juga : Dua Dekan UMJ Dikukuhkan sebagai Guru Besar
Menteri Dalam Negeri RI yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro hadir dalam acara pengukuhan yang dilaksanakan di Aula Zamhir Islamie IPDN kampus Jakarta.
Pengukuhan dilaksanakan setelah Prof. Hadi menyampaikan orasi ilmiahnya yang bertajuk “Transformasi Pemerintahan Digital Menuju Indonesia Emas 2045”. Keberhasilan Prof. Hadi dalam mencapai guru besar merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasinya terhadap ilmu pemerintahan di Indonesia.
Selama menjabat sebagai Rektor IPDN terhitung sejak tahun 2020 hingga hari ini, kepakarannya dalam ilmu pemerintahan telah memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan knowledge dan point of view dalam dunia pemerintahan. Hal ini juga ditegaskan dengan banyaknya apresiasi yang diberikan baik oleh Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan pejabat tinggi Indonesia lainnya.
Dalam orasi ilmiahnya, Prof. Hadi mengemukakan bahwa transformasi digital dapat dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan disusunnya strategi transformasi digital, “Strategi awal yang perlu dilakukan dalam percepatan transformasi digital di Indonesia adalah menyusun model grand desain nasional yang diikuti dengan desain sektoral dan lokal. Desain transformasi digital ini menjadi pemandu bagi seluruh instansi pemerintah secara kolektif dalam merubah sistem tata kelola manual menjadi tata kelola digital," ujarnya.
Masih menurutnya, IPDN sebagai salah satu sekolah kedinasan terbaik di Indonesia harus menjadi salah satu strategi dalam membangun sumber daya manusia birokrasi yang menguasai teknologi dan sekaligus mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebagai modal untuk menjaga pelayanan pemerintahan tetap diwarnai dengan sentuhan kemanusiaan dan pada akhirnya dapat menghadirkan layanan pemerintahan yang humanis serta menciptakan pemerintahan yang rahmatal lil alamin. (B-4)
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Alim Anggono menyebut Universitas Cakrawala memang lahir dari mimpi anak-anak muda.
M Saifulloh menyampaikan komitmennya untuk membawa Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) menjadi pusat pendidikan tinggi yang bereputasi global dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Didi Sukyadi.
Setiap mahasiswa penerima program Satu keluarga satu Sarjana akan mendapat bantuan Biaya Hidup sebesar Rp1.400.000 per bulan.
Universitas Terbuka secara resmi mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor untuk periode 2025–2030.
Bangsa ini tidak hanya hidup dalam dokumen resmi atau peta, melainkan dalam percakapan, cerita, dan ruang komunikasi yang kita bangun bersama.
Rektor Unas El Amry Bermawi Putera mengungkapkan sepanjang 2025 Unas menghasilkan enam guru besar dari berbagai disiplin ilmu sehingga kini total guru besar Unas mencapai 31 orang.
UNIVERSITAS Terbuka (UT) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas akademik dan memperluas kontribusi keilmuan yang berdampak bagi masyarakat
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Prof Dr Kuat Puji Prayitno, SH, MHum, menyatakan telah membentuk Tim Pemeriksa yang beranggotakan tujuh orang untuk mengusut dugaan tersebut.
UNIVERSITAS Chung di Malang, Jawa Timur, mengukuhkan Prof. Dr. Pieter Sahertian, M.Si sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama Prof. Dr. Anna Triwijayati, M.Si, Senin (7/7).
Diperlukan formula hukum pemberantasan melalui penegakan hukum terhadap mafia tanah, penguatan peran satgas mafia tanah dan KPK, serta pembentukan pengadilan khusus pertanahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved