Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
IBU Kota Nusantara atau IKN ditargetkan menjadi kota nol emisi karbon pada 2030. Badan Otorita IKN akan memasukkan target tersebut dalam komitmen pengurangan emisi lokal (local determined comitment atau LDC) milik IKN.
Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono berniat untuk meluncurkan LDC tersebut di Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir tahun ini.
Bambang menjelaskan, isi LDC tersebut adalah peta jalan dan cetak biru IKN terkait target-target pengurangan emisi dalam melawan perubahan iklim.
Baca juga : Presiden Jokowi Luncurkan Bursa Karbon Indonesia
"Kami akan menjadi yang pertama di Indonesia, dan salah satu Ibu Kota pertama di dunia yang meluncurkan LDC, karena enggak gampang punya komitmen terkait perubahan iklim," kata Bambang dalam Katadata Sustainability Action for The Future Economy Forum 2023, Selasa (26/9).
Walau demikian, Bambang mencatat sebagian pakar menilai target tersebut lebih rendah dari yang seharusnya. Bambang mengutip World Research Institute yang menilai IKN dapat menjadi kota minus karbon pada 2030.
Baca juga : Sistem Transportasi Berkelanjutan Solusi Atasi Polusi Lingkungan Perkotaan
Menurut Bambang, hal itu karena 65% dari kawasan IKN merupakan hutan tropis. Dengan demikian, IKN seharusnya dapat menyedot lebih banyak karbon yang dihasilkan nantinya. Untuk mencapai target tersebut, Bambang mengatakan, IKN telag memiliki fasilitas pembibitan pohon di dekat IKN.
Menurut dia, kapasitas produksi bibit pohon di fasilitas tersebut mencapai 15 juta pohon per tahun. Total lahan kawasan IKN mencapai sekitar 250.000 hektare. Artinya, kawasan hutan tropis di IKN adalah sekitar 150.000 hektare.
Bambang Susantono juga berencana menerbitkan obligasi iklim, sekitar 2027. Saat ini Bambang telah membentuk komite Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau ESG di IKN. Bambang mengatakan salah satu syarat penerbitan obligasi ikim dengan menaati prinsip-prinsip ESG. Beberapa jenis obligasi iklim di antaranya Obligasi Hijau maupun Obligasi Biru.
"Misalnya, yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan. Obligasi Iklim juga akan berkaitan dengan perubahan iklim," kata Bambang. (Z-5)
Ray Rangkuti mendorong wakil presiden (wapres) segera berkantor di IKN daripada mengganti status IKN jadi ibukota provinsi Kalimantan Timur
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengimplementasikan target-target iklim dalam FOLU Net Sink 2030, dengan estimasi sebesar USD 14.5 miliar.
Grant Thornton menjelaskan perlu adanya langkah konkret dari perusahaan seperti perlunya memulai investasi dalam teknologi hijau, dan energi terbarukan.
Semua orang harus punya akses pada air bersih dan untuk ketahanan pangan. Karenanya perlu disiapkan policy yang mengikuti kebutuhan dan dinamika global, serta implementasinya perlu dilakukan
Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka (UT) Jakarta Imam Pesuwaryantoro bagaimana mendorong hilirisasi sampah plastik secara virtula pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE).
kesadaran bahwa momen kesempatan dalam menanggulangi perubahan iklim itu harus diambil.
Indonesia saat ini juga tengah menyiapkan Second NDC untuk target penurunan emisi yang lebih ambisius yang rencananya akan disampaikan 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved