Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan sumber polusi di Jakarta baru-baru ini tidak berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Seperti yang diketahui, Jakarta dan sekitarnya dilanda polusi udara, sehingga membuat kualitas udara buruk.
“Nah, ternyata sumbernya tidak dari PLTU Suralaya ini, setidaknya itulah bukti yang dibuktikan oleh pihak PLTU Suralaya dan juga didukung oleh pakar lingkungan hidup,” ujar Sugeng usai memimpin rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PLTU Suralaya, kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (1/9).
Lebih lanjut, Politisi Partai NasDem itu juga mengatakan, sumber polusi udara di Jakarta disebabkan karena kendaraan bermotor. “Itu ada dan tadi sudah disebutkan memang, bahwa polusi udara di Jakarta, sebesar 40% lebih disebabkan oleh kendaraan atau transportasi, kendaraan bermotor, baik motor dan mobil pribadi maupun angkutan-angkutan umum bahkan juga angkutan berat,” ucapnya.
Baca juga: Anggota Komisi V DPR RI: Uji Emisi untuk Tekan Polusi, Aparat Wajib Kedepankan Edukasi
Selain itu, Sugeng juga menjelaskan bahwa dari analisa yang ada, sebanyak 42% dan juga industri sekian persen, rumah tangga sekian persen. “PLTU untuk bulan-bulan tertentu, seperti hari ini, justru rendah kategori sumbangan polusinya ke Jakarta, karena secara arah angin juga ternyata justru ke wilayah barat,” ujarnya.
Namun, tidak menutup kemungkinan terjadinya aliran udara yang terus berputar, karena bumi itu bulat. Sugeng juga mengatakan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pasokan listrik cukup besar.
“Intinya adalah kita sebagai bangsa memang membutuhkan energi yang sangat besar, khususnya listrik. Kalau kita bangsa ini mau tumbuh dengan baik secara ekonomi dan mempengaruhi aspek-aspek yang lain,” katanya.
Baca juga: Bilas Polusi Udara Jelang KTT ASEAN, Water Mist Dioperasikan di Sudirman-Thamrin
Legislator Dapil Jawa Tengah itu juga memaparkan bahwa tingkat elektrifikasi per keluarga di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan bangsa lain, di tingkat Asia Tenggara.
“Maka terus mau kita tingkatkan pemanfaatan listrik ini. Artinya apa? Ketersediaan listrik harus terus kita tingkatkan. Tetapi ingat, ketersediaan energi, baik listrik maupun itu apapun adalah juga kita mengingat untuk menuju Net Zero Emissions di tahun 2060,” tutupnya. (RO/S-3)
Jika dibiarkan, produksi beras nasional dalam jangka panjang akan semakin buruk sekaligus semakin mempersulit petani menjaga usaha pertanian mereka.
Yang perlu dipercepat adalah industrialisasi mineral bernilai tambah dan multiplier effect tinggi. Bukan sekadar hilirisasi setengah hati produk setengah jadi bernilai tambah rendah.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Jadi penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran.
Libur Nataru kali ini bersamaan dengan waktu kampanye pilpres dan pileg sehingga diperkirakan mobilitas masyarakat akan meningkat.
Program pemasangan PJUTS merupakan wujud visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya misi poin ketiga disebutkan 'Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan'.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan baik.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved