Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT kebijakan pendidikan Cecep Darmawan turut mendukung pernyataan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu terkait pertimbangan menghapus sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia mengatakan menteri terkait dan kepala daerah perlu menanggapi dengan serius pernyataan tersebut.
Cecep juga menyetujui bahwa sistem PPDB memang harus dihapus dan dievaluasi total. Menurut dia, pendidikan Indonesia akan selalu ribut masalah sistem PPDB jika hal paling fundamental seperti membangun infrastruktur semua sekolah sesuai standar tidak diperbaiki.
“Saya melihat ini momentum baik. Jika Presiden sudah mengingatkan menteri dan kepala daerah harus paham bahwa urusan pendidikan itu tidak bisa setengah-setengah dan asal-asalan. Harus jelas syarat, standar unggul itu di tiap kabupaten kota dan provinsi. Sehingga pada tahun-tahun ke sekian harus bisa dipastikan semua sekolah terstandar dengan baik,” kata Cecep kepada Media Indonesia, Kamis (10/8).
Baca juga: Jokowi Konfirmasi Sedang Pertimbangkan Hapuskan PPDB
“Kalau semua sekolah sudah terpenuhi (standarnya) seperti itu, baru kita bisa bicara zonasi. Kalau perlu bisa pakai sistem lain. Atau kalau belum ada zonasi, mungkin zonasinya hanya sedikit saja yang diterapkan. Sementara sistem lainnya ada misalnya melalui seleksi dan lainnya. Tetapi dari semua sistem yang ingin diterapkan, harus diawali dengan pemenuhan standarisasi unggul bagi seluruh sekolah,” imbuhnya.
Cecep menilai pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu merupakan bentuk kepedulian sekaligus kegundahan yang selama ini menumpuk terkait PPDB. Semestinya, lanjut Cecep, menteri dan kepala daerah terkait segera bergerak untuk melakukan investigasi dan mengaudit semua kecurangan yang telah terjadi selama PPDB kemarin.
Baca juga: PPDB 2023 Diwarnai Masalah, Pemerintah Perlu Evaluasi
“Pemalsuan dokumen, semua kecurangan lain harus diusut, jangan sampai mencederai pendidikan. Kalau presiden sudah begitu, berarti ini persoalan serius yang harus segera direspon menteri dan kepala daerah. Kalau bisa regulasinya jangan mendadak untuk tahun depan. Kalau bisa tahun ini sudah harus digodok,” pungkasnya.
Dalam kesempatan lain, kisruh Pendaftaran Peserta Didik Baru ( PPDB) di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) masih berlanjut. Ratusan guru dan kepala sekolah yang tergabung Perkumpulan Kepala Sekolah Swasta (PKSS) SMP Swasta menggeruduk kantor Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Tangsel, kemarin (9/8).
Sebelumnya, mereka berkumpul di SMP PGRI Serpong dan berjalan kaki dengan tertib sekitar satu kilometer menuju gedung DPRD. Puluhan spanduk dan poster terpampang menyuarakan protes atas kisruh dan ketidakadilan pelaksanaan PPDB tahun ini yang merugikan pihak sekolah swasta di Tangsel.Mereka menjerit karena puluhan SMP Swasta kekurangan murid sementara SMP Negeri banyak kelebihan murid.
" Aksi demo PKSS SMP tingkat Kota Tangsel ini dengan, peserta 300 orang tuntutannya adalah perbaikan terhadap pelaksanaan PPDB di Tangsel. PKSS melihat sekian tahun ini pelaksanaan PPDB tidak ada perubahan yang mengarah lebih baik karena ada intervensi-intervensi dari oknum politik," kata Ketua PKSS SMP Tangsel Eko Pranoto.
Ia menegaskan tuntutan PKSS jauhkan itu semua dari intervensi karena sangat menggerus sekolah swasta, yang berakibat banyak SMP Swasta tidak mendapatkan murid.
"Sebaliknya SMP negeri banyak sekali murid berlebih tidak sesuai Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, bahwa perkelas harusnya 32 -36 murid namun yang terjadi di SMP Negeri saat ini jumlahnya 45 bahkan ada yang 54 murid," ungkap Eko. (Dis/Z-7)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved