Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Universitas Pelita Harapan (UPH) mengukuhkan Agus Budianto sebagai Guru Besar Fakultas Hukum (FH). Rektor UPH Jonathan Parapak menyebut pengukuhan itu menjadi bagian penting bagi pendidikan hukum di perguruan tinggi yang ia pimpin.
"Tambahan Guru Besar akan mendukung komitmen UPH yang ingin menjadi center of excellent dan berkontribusi bagi bangsa Indonesia," ujar Jonathan melalui keterangan tertulis, Minggu (30/7).
Ia juga mengatakan Agus layak mengemban gelar tersebut lantaran merupakan akademisi yang profesional. Hal itu ditunjukkan dengan kerja-kerja nyatanya selama menjadi ahli hukum untuk Komisi III DPR RI. Artinya, kehadiran Agus di lembaga legislatif telah membantu proses pembentukan hukum di Indonesia.
Baca juga: Bangun Kreativitas dan Inovasi, Cyber University Hadirkan CyberTech
"Saya betul-betul percaya beliau ini adalah seorang profesional yang bekerja keras tidak saja sebagai akademisi tapi juga di masyarakat, di DPR. Dia tidak hanya membagi ilmu-ilmu atau teori, tapi juga terjun ke tempat-tempat yang strategis," jelasnya.
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani juga memberi apresiasi atas capaian Agus.
Baca juga: Inbistro Universitas Trilogi Luncurkan Program Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa
"Saya juga turut berbangga, bahwa seseorang yang telah selama 10 tahun bersama-sama ada di DPR hari ini mencapai puncak tertinggi gelar akademik," ucapnya.
Arsul berharap capaian tertinggi akademik itu akan menambah motivasi bagi Agus dan semua rekan kerja serta akademisi Indonesia. Sehingga, ke depan kontribusi terhadap perkembangan hukum bisa lebih besar dan lebih baik lagi.
"Semoga capaian akademik tertinggi bisa menambah motifasi untuk berkontribusi," kata dia.
Sementara itu, dalam orasi ilmiah berjudul Lex Dura Sed Ita Scripta: Menakar Kesiapan Menghadapi Hukum Pidana 2023, Agus menerangkan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang belum sempurna.
Menurutnya, itu disebabkan konfigurasi politik yang sangat berpengaruh pada pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, tantangan juga datang dari tingginya tingkat kejahatan di Indonesia dan tata kelola lembaga pemasyarakatan yang belum sempurna. Kekerasan kelompok yang terstruktur, massif dan sistematis juga menjadi salah satu persoalan lain.
Agus menekankan bahwa KUHP Indonesia memang peninggalan kolonial. Lantas, perlu disesuaikan kembali dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Akan tetapi, dalam proses pembentukannya, itu kental dengan nuansa politik. Hal itu yang menyebabkan hukum di Indonesia bagaikan mata pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
"Sebagian besar orang yang hidup di negeri ini terutama yang berkecimpung di bidang penegakan hukum lupa bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Pertimbangan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang utama di samping kepastian hukum dan kemanfaatan," terang Agus. (RO/Z-11)
Binus University meluncurkan Program Studi Digital Media Communication di kampus Alam Sutera.
Akreditasi dari LAM Teknik bukan sekadar status administratif, tetapi pemicu nyata perubahan mutu pendidikan teknik di Indonesia.
Arief Kusuma menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan penguatan tata kelola kelembagaan sebagai kunci utama dalam mentransformasi PTS menjadi institusi yang tangguh.
PRESTASI suatu perguruan tinggi hampir selalu diukur dengan membandingkan peringkatnya dengan perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
Lestari mendorong penguatan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang sehat bagi semua pihak terkait.
WAKIL Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Iin Mayasari, mengatakan bahwa perguruan tinggi sedang mengalami tekanan yang cukup tinggi karena tuntutan untuk publikasi.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved