Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KOMUNIKASI publik yang baik menjadi salah satu kunci pengentasan stunting. Hal itu juga telah teruang dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Direktur Jenderal Informasi dan Komuikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengungkapkan, komunikasi publik bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang stunting.
"Komunikasi publik bertujuan mengubah mindset masyarakat. Pertama, kita ingin mengubah dan menambah pengetahuan masyarakat tentang stunting, apa penyebabnya dan kenapa kita harus menurunkan stunting," kata Usman dalam Executive Forum yang diselenggarakan Media Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (20/7).
Baca juga : Pemkot Sungai Penuh Pelajari Strategi Percepatan Penanganan Stunting ke Kota Denpasar
Selanjutnya, komunikasi publik bertujuan untuk menumbuhkan sikap mendukung program pemerintah mengenai pengentasan stunting serta mengubah perilaku masyarakat dari yang tadinya tidak memiliki kepedulian terhadap stunting menjadi melakukan aksi penurunan stunting.
Di Kemenkominfo sendiri, Usman menyebut ada program bernama Genbes, yakni Generasi Bersih dan Sehat, yang bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan stunting.
Baca juga : Ada Kaitan Kualitas Air Minum dan Kondisi Stunting
Target program itu ialah orang-orang yang telah memasuki usia perkawinan. Selain itu penyebaran program itu dilakukan di media sosial, iklan masyarakat, hingga edukasi tatap muka ke masyarakat.
"Gizi ini menjadi masalah utama. Misalnya mengenai protein hanya dari daging, banyak masyarakat yang tidak mengkonsumsi daging karena harganya yang mahal, padahal ada protein yang lebih murah harganya seperti telur, ikan lele. Edukasi seperti itu yang kita berikan kepada masyarakat," ucap Usman.
Pada kesempatan yang sama, CEO Global Tanoto Foundation J. Satrijo Tanudjojo mengakui, pemahaman masyarakat mengenai stunting masih sangat lemah. Hal itu sesuai dengan temuannya di lapangan.
Berdasarkan survei yang dilakukan Tanoto di Riau pada 2023, masih banyak masyarakat yang mengaku tidak tahu soal stunting, yakni 61% remaja, 42% ibu hamil dan 32% ibu dengan anak baduta.
"Untuk itu peningkatan awareness soal pengurangan stunting harus dilakukan. Karena tentu tidak ada yang mau anaknya bodoh atau sakit-sakitan," kata dia.
Tanoto yang melakukan upaya pengentasan stunting di sejumlah provinsi, yakni Riau, Jambi, dan Sumatra Utara, Satrijo menilai ada sejumlah hal yang menjadi kendala, yakni aksi konvergensi yang masih minim, keahlian sumber daya manusia yang belum maksimal hingga perbedaan acuan data yang membuat langkah pengentasan stunting terkadang keliru tak sesuai dengan kebutuhan.
Karenanya, ia menilai pengentasan stunting perlu dilakukan dari hulu ke hilir. "Karena kami yakin dengan penididikan, stunting akan turun dengan adanya peningkatan awareness kepada masyarakat. Karena saya yakni bahwa masyarakat Indonesia tidak pernah kekurangan akal, dan saya optimistis bahwa kita bisa mencapai angka 14% di 2024," pungkas dia. (Z-5)
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program Rumah Sehat BAZNAS Berau mengadakan program layanan pencegahan stunting dan upaya kesehatan kaise (UKK).
Keberhasilan Sergai dalam menurunkan angka stunting secara signifikan menjadi tolok ukur untuk pencapaian angka nol persen.
Menteri Wihaji menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 15 ribu orangtua asuh yang siap diturunkan untuk mendukung program super prioritas di lapangan.
Turunnya angka stunting tak terlepas dari peran lintas sektor. Sebab, penanganan stunting tak bisa hanya dilakukan Dinas Kesehatan.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu.
Turunnya angka stunting mengindikasikan implementasi aksi konvergensi berjalan sesuai rencana.
Terdakwa kasus situs judol berinisial ZA membantah keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi dan PDIP dalam kasus tersebut.
Pernyataan itu menyusul penetapan lima tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus PDNS, termasuk seorang mantan pejabat Kementerian Kominfo.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus Bani Immanuel Ginting menyebut terjadi pengondisian pemenang tender pengadaan barang dan jasa pengelolaan antara pihak Kemenkominfo.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo Handoko membantah Budi Arie Setiadi terlibat dalam melindungi situs judi online.
Proses registrasi izin kunjungan jurnalistik yang saat ini berlaku masih dijalankan secara manual dan belum memiliki standar khusus.
Tercatat ada sebanyak 162 instansi yang ikut serta yang karyanya dinilai enam pakar selama 3 bulan untuk ajang Anugeram Media Humas 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved