Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MESKIPUN baru tiba di Makkah, bukan merupakan kendala bagi anggota komisi VII DPR RI fraksi PDI-P asal Brebes Jateng Paramitha Widya Kusuma untuk langsung melakukan monitoring ke sejumlah hotel di kawasan Misfalah Makkah pada pagi Jumat (23/6) keesokan harinya.
Sejak pukul 7.00 waktu setempat, Mba Mitha, sapaan akrabnya, melakukan monitoring di hotel Jawahirul Bait No 1013 yang di tempati oleh jamaah asal Magelang, Kebumen, Brebes dan Kota Tegal serta kabupaten lain yang masuk dalam kloter sapu jagat 95 SOC.
Paramitha menilai kondisi hotel dengan status bintang 3 cukup representatif. Kamar bagus, nyaman dan tidak jauh dari Masjidil Haram. Namun ada beberapa fasilitas yang sering terabaikan, yaitu sprei bed yang tidak diganti secra rutin. Padahal banyak yang sudah kotor dan tentu kurang baaik untuk kesehatan.
Baca juga: Pantau Pelaksanaan Haji 1444 H, Muhaimin Iskandar Pimpin Timwas Haji Tahap II DPR RI
Kendala utama pada permohonan fasilitas adalah faktor komunikasi. Banyak jamaah dan petugas kloter tidak bisa berbahasa Arab. Sehingga bingung ketika akan meminta sesuatu pada pihak hotel. Salah satu solusi adalah mengkonfirmasikannya kepada pihak sektor yang memiliki tenaga berbahasa Arab. Itu pun berdampak pada durasi waktu yang seringkali menjadi panjang.
Untuk layanan konsumsi Mitha menilai sudah cukup bagus. Sehari jamaah mendapat jatah makan tiga kali. Hanya saja untuk lauknya banyak dinilai oleh jamaah kurang bervariasi terutama sayuran yang sangat jarang. Padahal itu penting sekali untuk penyeimbang gizi dan pencernaan. Justru sebagai gantinya disuguhkan ayam dan daging, sehingga banyak jamaah mengalami hipertensi.
Di sektor transportasi, Paramitha memberikan apresiasi kepada PPIH Saudi yang telah menyediakan bus ke arah masjidil haram 24 jam. "Untuk bus shalawat luar biasa, bagus-bagus dan nyaman. Ditambah pada setiap halte ada petugas dengan seragam khusus yang mengarahkan jamaah utk menaikinya, hal ini tentu menjadikan penumpang lebih nyaman terutama lansia yang masih suka kebingungan," ungkap Paramitha.
Baca juga: Timwas Haji DPR Temukan Sejumlah Keluhan Jemaah
Mitha juga berkesempatan menyapa jamaah haji asal Brebes yang terbagi dalam 4 kloter, yaitu 31 SOC gabungan bersama Kebumen, 32, 33 full Brebes, dan 34 SOC gabungan dengan Kotamadya Tegal. Rupanya warga Brebes di Makkah begitu antusias menyambut kedatangan Mitha, diantaranya ada perawat asal Brebes yang sudah dua tahun bekerja di RS An Nur Makkah langsung menuju hotel No 1013 ketika mendengar kedatangan Mba Mitha.
Selain hotel No 1013, Paramitha juga sempat menyapa hotel No 1009 yang ditempati oleh jamaah asal Kabupaten Kendal dan Semarang. Hotel ini juga berada di kawasan Misfalah tidak jauh dari hotel sebelumnya. Temuan yang hampir sama didapatkan oleh Mba Mitha. "Secara umum pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia, dalam semua sektor kami nilai memuaskan," terang Paramitha. (RO/S-3)
Jika dibiarkan, produksi beras nasional dalam jangka panjang akan semakin buruk sekaligus semakin mempersulit petani menjaga usaha pertanian mereka.
Yang perlu dipercepat adalah industrialisasi mineral bernilai tambah dan multiplier effect tinggi. Bukan sekadar hilirisasi setengah hati produk setengah jadi bernilai tambah rendah.
Anggota Komisi VII DPR RI Nurzahedi mengungkapkan program BPBL adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik sehingga berdampak positif pada berbagai bidang.
Jadi penggunaan KTP ini akan membantu dalam aspek pengawasan, agar distribusi LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran.
Libur Nataru kali ini bersamaan dengan waktu kampanye pilpres dan pileg sehingga diperkirakan mobilitas masyarakat akan meningkat.
Program pemasangan PJUTS merupakan wujud visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya misi poin ketiga disebutkan 'Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan'.
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved