Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PENGAMAT kebijakan publik Agus Pambagio menilai positif langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam membuka perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2023 ini.
Menurutnya, perekrutan CPNS tersebut harus terus dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Hal tersebut untuk menampung anak-anak yang telah selesai bersekolah untuk segera bekerja.
"CPNS harus terus dibuka, kalau tidak dibuka yang lulusan sekolah kerjanya gimana? Sementara tidak semua swasta bisa menampung," kata Agus kepada Media Indonesia, Selasa (13/6).
Baca juga: Pemerintah Berencana Buka Rekrutmen 1 Juta PNS, Pengamat: Hati-hati Politik Anggaran
Agus melanjutkan, dengan dibukanya CPNS pada tahun 2023 ini tentunya akan memberikan dampak positif berupa tenaga kerja baru yang lebih fresh. Karena menurutnya, PNS yang ada saat ini belum optimal dalam melaksanakan pekerjaannya.
"Jadi pemerintah harus membuka, karena ini lapangan pekerjaan, karena kalau tidak pengangguran bisa tinggi. Untuk urusan ditempatkan di mana ya itu menjadi persoalan lain, karena PNS yang ada belum optimal kan kerjanya," ujarnya.
Baca juga: Komisi II DPR Sebut Kebetulan Rekrutmen CPNS Berbarengan Tahun Politik
Lebih lanjut, terkait dengan pemilu, Agus menegaskan bahwa untuk perekrutan CPNS pada tahun ini tidak ada keterkaitan dengan pemilu. Ia mengatakan, walaupun tidak ada pemilu, perekrutan CPNS harus tetap dibuka guna menampung masyarakat yang ingin bekerja.
"Walaupun tidak ada pemilu pun (CPNS) harus tetap dibuka penerimaan itu, sekarang apapun itu selalu dikaitkan dengan pemilu, walaupun tidak ada keterkaitan dengan pemiluitu," tuturnya.
"Harus tetap ada penyerapan tenaga kerja itu melalui CPNS. Jangan apa-apa dikaitkan dengan pemilu. Sekarang tinggal pilih, mau banyak yang kerja atau banyak yang menganggur," imbuhnya. (Fik/Z-7)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved