Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
KEPALA Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia Muhammad Syauqillah mengatakan pengarusutamaan Pancasila dalam konteks kehidupan bermasyarakat menjadi hal yang urgen, terutama Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dari sisi etnis, suku, ras, dan agama.
"Karena Indonesia besar sekali, pengarusutamaan Pancasila dalam konteks kehidupan masyarakat menjadi sangat urgen hari ini. Kita tidak bisa menafikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, yang mempersatukan justru Pancasila itu sendiri," kata Syauqillah seperti dikutip Antara di Jakarta, Selasa (30/5).
Syauqillah menjelaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang agamis. Maka, pengarusutamaan nilai Pancasila harus dikembalikan pada pemahaman bahwa tidak ada hal yang kontra atau bertentangan antara sila dalam Pancasila terhadap ajaran agama apa pun.
Menurut Syauqillah, tidak ada agama yang tak suka dengan persatuan, kebinekaan, kemanusiaan yang adil, peradaban, dan etika.
"Nah, tentunya dikembalikan lagi kepada masyarakat karena masyarakat yang mempunyai keyakinan serta punya agama dan kepercayaan. Pancasila itu merupakan representasi dari seluruh keyakinan yang ada di Indonesia," katanya.
Dosen Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) itu menilai sangat tidak valid jika masih ada pernyataan bahwa Pancasila dianggap merupakan biang masalah bangsa yang perlu untuk segera diganti karena tidak relevan dengan ajaran agama.
Baca juga: Undang Praktisi dari Jepang, Untar Gelar Seminar Desain Interior Perkantoran
Menurut dia, berada di Indonesia masih bisa beribadah, menikmati jalan-jalan, menikmati alam Indonesia, hal itu karena Pancasila dan persatuan.
"Kita semua memang perlu memformulasikan Pancasila dalam konteks bermasyarakat," katanya.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah harus bisa lebih tegas dalam hal melarang ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Menurut dia, negara harus memiliki kekuatan untuk memayungi kehidupan masyarakat dengan aturan-aturan.
Dalam memperingati Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni, kata dia, ada dua hal yang bisa direfleksikan oleh segenap anak bangsa untuk memperkuat komitmen menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan.
"Pertama, kita harus jadi bangsa yang bersyukur atas nikmat kemerdekaan, persatuan, bangsa yang bersyukur bisa menjalankan ibadah dengan tenang di Indonesia ini sesuai dengan keyakinan masing-masing," katanya.
Kedua, kata Syauqillah, menghormati orang-orang tua yang terdahulu, yaitu dengan menghargai jasa para pendahulu, orang-orang tua dan bersyukur atas apa yang dimiliki serta apa yang dinikmati di Indonesia saat ini.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah, lembaga, dan badan bersama tokoh agama perlu bekerja sama dalam hal pengarusutamaan kompatibilitas Pancasila dan ajaran agama. (Ant/I-2)
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan Kurikulum Cinta sebagai strategi utama dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang terjadi.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
MAARIF Institute for Culture and Humanity menanggapi soal kasus perusakan rumah doa milik umat Kristiani di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
INDONESIA mencatatkan nihil kasus serangan terorisme sejak tahun 2023 hingga saat ini, pertengahan tahun 2025. Hal itu disebut berkat peran dari berbagai pihak.
PAKAR terorisme Solahudin menyebut Indonesia saat ini berada di era terbaik dalam penanganan terorisme berkat strategi kolaboratif antara soft approach dan hard approach.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
EKS narapidana terorisme (napiter) Haris Amir Falah mengungkapkan desa sering menjadi sasaran utama kelompok radikal dalam merekrut anggota baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved