Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, kebebasan pers global saat ini tengah mengalami kemunduran. Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi.
"Kebebasan sipil secara global memang sedang mengalami resesi. Itu termasuk kebebasan pers yang mundur. Indonesia juga bukanlah kekecualian dari fenomena resesi global dalam kebebasan," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (3/5).
Usman menyebut mundurnya kebebasan pers tidak terlepas dari peran rezim yang berkuasa. Padahal kebebasan pers merupakan salah satu unsur negara demokrasi yang seharusnya dijaga oleh para elit atau penguasa.
Baca juga : Tantangan Digitalisasi dan Konten Berkualitas Jadi Tantangan dalam Kemerdekaan Pers
"Kebanyakan sebabnya lebih berasal dari tingkat atas yaitu elite yang kurang berkomitmen pada kebebasan pers dan demokrasi. Jadi harus ada upaya lebih serius lagi dalam mempertahankan sistem demokrasi, yaitu dengan menjamin kebebasan pers," imbuhnya.
Usman pun sepakat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang menyebut bahwa nasib kebebasan pers berasa di ujung tanduk. Hal itu tergambar dalam berbagai peristiwa di berbagai negara.
Baca juga : Akademi Televisi Indonesia Jalin Kerja Sama dengan EMTEK
"Jurnalis dan media masih menjadi sasaran serangan dan ancaman, terutama ketika meliput isu-isu sensitif atau yang berkaitan dengan korupsi, hak asasi manusia, dan kebijakan pemerintah," kata dia.
Di Indonesia pun, upaya memberangus media yang kritis masih saja terjadi. Di era teknologi informasi saat ini, serangan digital yang ditujukan kepada media massa semakin marak terjadi, sebagai respons dari pemberitaan yang kritis, seperti yang pernah diungkap Komite Keselamatan Jurnalis.
"Salah satu contohnya adalah serangan digital kepada website Project Multatuli Maret lalu. Serangan ini merupakan upaya membungkam kritik kepada berbagai pihak yang dikritisi, serta menciderai kebebasan pers yang sudah dijamin kemerdekaannya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," tutup Usman. (Z-5)
MK telah mengambil langkah berani dalam menempatkan posisi wartawan sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi.
Departemen Kehakiman AS di bawah Pam Bondi mengambil langkah ekstrem dengan menyita perangkat wartawan Hannah Natanson terkait penyelidikan kebocoran dokumen rahasia.
Demokrasi tak alergi atas masukan dan kritik dari dan oleh rakyat. Demokrasi juga tidak tuna-'teguran' dan 'koreksian'. Sebagai konsep, demokrasi tidak pernah 'kaku' dan 'beku'.
AKADEMISI Usman Kansong mengatakan pencabutan kartu pers liputan istana dengan alasan wartawan bertanya di luar konteks merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan pers.
Dewan Pers mendesak Istana, dalam hal ini, Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres), memulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia.
BPMI Setpres didesak meminta maaf dan mengembalikan ID liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved