Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, kebebasan pers global saat ini tengah mengalami kemunduran. Hal serupa juga terjadi di Indonesia yang merupakan salah satu negara demokrasi.
"Kebebasan sipil secara global memang sedang mengalami resesi. Itu termasuk kebebasan pers yang mundur. Indonesia juga bukanlah kekecualian dari fenomena resesi global dalam kebebasan," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (3/5).
Usman menyebut mundurnya kebebasan pers tidak terlepas dari peran rezim yang berkuasa. Padahal kebebasan pers merupakan salah satu unsur negara demokrasi yang seharusnya dijaga oleh para elit atau penguasa.
Baca juga : Tantangan Digitalisasi dan Konten Berkualitas Jadi Tantangan dalam Kemerdekaan Pers
"Kebanyakan sebabnya lebih berasal dari tingkat atas yaitu elite yang kurang berkomitmen pada kebebasan pers dan demokrasi. Jadi harus ada upaya lebih serius lagi dalam mempertahankan sistem demokrasi, yaitu dengan menjamin kebebasan pers," imbuhnya.
Usman pun sepakat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres yang menyebut bahwa nasib kebebasan pers berasa di ujung tanduk. Hal itu tergambar dalam berbagai peristiwa di berbagai negara.
Baca juga : Akademi Televisi Indonesia Jalin Kerja Sama dengan EMTEK
"Jurnalis dan media masih menjadi sasaran serangan dan ancaman, terutama ketika meliput isu-isu sensitif atau yang berkaitan dengan korupsi, hak asasi manusia, dan kebijakan pemerintah," kata dia.
Di Indonesia pun, upaya memberangus media yang kritis masih saja terjadi. Di era teknologi informasi saat ini, serangan digital yang ditujukan kepada media massa semakin marak terjadi, sebagai respons dari pemberitaan yang kritis, seperti yang pernah diungkap Komite Keselamatan Jurnalis.
"Salah satu contohnya adalah serangan digital kepada website Project Multatuli Maret lalu. Serangan ini merupakan upaya membungkam kritik kepada berbagai pihak yang dikritisi, serta menciderai kebebasan pers yang sudah dijamin kemerdekaannya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," tutup Usman. (Z-5)
Laporan CPJ 2025: Israel catat rekor pembunuh jurnalis terbanyak dengan 84 korban. Tahun 2025 jadi tahun paling mematikan bagi pers global dengan total 129 kematian.
Laporan terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mengungkapkan penurunan skor menjadi 59,5%, turun sekitar 0,9 hingga 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Iwakum memaknai Hari Pers Nasional 2026 sebagai momentum penguatan perlindungan hukum dan konstitusional bagi kebebasan pers di Indonesia.
Taipan media Jimmy Lai dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan keamanan nasional. Dunia internasional kini menanti langkah Donald Trump.
Mahkamah Agung Israel menunda putusan petisi FPA. Zionis bersikeras melarang jurnalis asing masuk Gaza dengan alasan keamanan meski perang sudah berjalan dua tahun.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved