Larangan Ibadah Salat Ied Bagi Muhammadiyah Bentuk Pelanggaran Konstitusi

SIAPAPUN yang melarang pelaksanaan ibadah salat Ied pada Jumat (21/4) bagi umat Muhammadiyah merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Maarif Institute Abd Rohim Gazali.

"Apakah termasuk mereka yang melarang penggunaan fasilitas umum untuk shalat Ied? Jawabannya iya. Bahkan termasuk pelarangan penggunaan fasilitas negara," kata Abd Rohim Gozali, Senin (17/4).

Ia menegaskan, pada hakikatnya fasilitas negara ialah milik rakyat. Pejabat negara bisa menggunakan fasilitas negara karena mendapat mandat dari rakyat.

Ia melanjutkan, jika ada pejabat negara melarang rakyat shalat Ied menggunakan fasilitas negara, maka pejabat itu, selain melanggar konstitusi, juga mengkhianati mandat yang telah diterimamnya dari rakyat.

"Oleh karena itu pula, kami mengapresiasi pejabat negara yang memberikan fasilitas kepada umat Islam untuk melaksanakan shalat Ied, meskipun mungkin waktunya tidak sama dengan yang ditetapkan pemerintah," bebernya.

Ia menegaskan kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta beribadah sesuai agama dan keyakinannya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Hak dan jaminan ini tidak berkurang sedikit pun kadar dan substansinya dalam kondisi apa pun.

Terpisah, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsyudi Syuhud juga menegaskan bahwa perbedaan pandangan antarumat bukanlah satu hal yang perlu menjadi perdebatan. Justru, hal itu malah menjadikan persatuan bangsa semakin kuat.

"Perbedaan pandangan salah satu hikmahnya adalah sebagai pilihan. Jadi mestinya memudahkan dan menggembirakan," ucap dia. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi