Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Kominfo menggelar workshop bertema Strengthening the Collaboration of Digital Literacy for Disabilities di World Summit on Information Society (WSIS) Forum 2023 di Jenewa, Swiss.
Melalui WSIS Forum 2023 Kemkominfo menunjukkan upaya yang telah diambil untuk mencapai tujuan tersebut dan berharap terbuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak di dunia internasional.
Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Kominfo, Boni Pudjianto mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa kegiatan literasi digital yang difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas.
"Saat ini pemerintah telah melakukan strategi pentahelix (dari hulu ke hilir) untuk menanggapi isu ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas adalah dengan melakukan literasi digital," ujar Boni lewat keterangan yang diterima, Jumat (17/3).
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk tersebut penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang pada 2022. Jumlah tersebut telah meningkat dari 2021 yang sebesar 16,5 juta. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa hanya 7,6 juta dari 17 juta penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja.
Selain itu, juga ditekankan bahwa Kemenkominfo telah melakukan beberapa kegiatan Literasi Digital yang difokuskan untuk membantu penyandang disabilitas.
“Dalam kegiatan literasi digital, kami juga mengajak panelis yang berlatar belakang disabilitas agar lebih bisa memberikan pemahaman terhadap kelompok penyandang disabilitas. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah kelas podcast untuk penyandang disabilitas dan beberapa kegiatan lainnya,” papar Boni.
Di sisi lain, Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia turut menekankan bahwa isu yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia dan kebebasan dari diskriminasi.
“Saat ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu para penyandang disabilitas. Kita melupakan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi para penyandang disabilitas adalah diskriminasi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan inklusivitas di ruang digital, pemerintah juga membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi sesama,” ujar Angkie.
Selain itu, Angkie juga menyebutkan bahwa terdapat salah satu upaya lain yang dilakukan selain literasi digital, upaya tersebut adalah rumah digital bagi disabilitas.
“Dalam upaya ini, kami melatih teman-teman disabilitas menggunakan gawai, memahami aplikasi, dan memanfaatkannya secara maksimal. Melalui upaya ini, lebih dari 100.000 disabilitas sudah bisa aktif di internet. Hal ini juga sesuai dengan referensi dari Presiden Jokowi yakni no one left behind,” ujar Angkie.
Perwakilan International Telecommunication Union (ITU), Roxana Widmer-Iliescu menyebutkan, untuk mencapai aksesibilitas digital, TIK tidak hanya harus tersedia dan terjangkau, tetapi juga harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan orang-orang, termasuk penyandang disabilitas.
“Aksesibilitas TIK adalah kunci karena TIK telah menjadi media utama untuk komunikasi, informasi, transaksi, pendidikan dan hiburan di seluruh dunia. Selain itu, implementasi dari pembuat kebijakan di semua negara sangat penting guna memastikan bahwa hak setiap orang untuk berkomunikasi di dunia digital bisa terpenuhi,” imbuhnya.
Workshop WSIS Forum 2023 merupakan salah satu upaya dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia termasuk kelompok penyandang disabilitas hingga 2024. (Ant/H-3)
Data BPSĀ dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Padang, tercatat sebanyak 33 penyandang disabilitas menjadi korban terdampak langsung musibah banjir tersebut.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan FGD investasi inklusif.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Mewujudkan Lingkungan Kerja dan Ekosistem Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
Pengalaman minimnya informasi yang aksesibel memotivasinya menggunakan media sosial sebagai sarana perjuangan untuk menghargai keberagaman.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
Kegiatan ini lahir sebagai respons atas masih adanya kesenjangan antara potensi penyandang disabilitas dengan realitas praktik rekrutmen di dunia kerja.
Upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi nyata antara negara dan masyarakat sipil.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Mitra Netra pun mengajak seluruh pemangku peran untuk memastikan tersedianya kesempatan kerja yang adil bagi penyandang disabilitas netra.
Dalam momentum Hari Disabilitas Internasional, sebuah festival inklusi bertajuk Limitless Fest 2025 digelar melalui kampanye keberlanjutan Bangun Bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved