Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ORGANISASI kemasyarakatan (ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) kembali membuat langkah terobosan. Kali ini, ABI meluncurkan buku berjudul Pancasila dalam Paradigma Ahlulbait Indonesia dalam peringatan Milad ke-13 ABI di Hotel Kaisar, Jakarta Selatan, Jumat (10/3).
"Baru draft, wajar masih banyak yang harus disempurnakan. Karena itu masih butuh banyak masukan, koreksi dan catatan. Bila kelak sudah dirasa mencukupi, buku itu akan diluncurkan kembali sebagai karya tafsir ABI atas Pancasila,” ujar penulis utama buku yang juga anggota Dewan Syura ABI Dr Mushin Labib MA dalam acara diskusi buku tersebut.
Buku itu, jelas Labib, terdiri dari tiga bab, selain pengantar. Bab pertama berisikan sejarah Pancasila, bab kedua tentang konsepsi Pancasila, dan bab ketiga seputar implementasi Pancasila.
Bab pertama, imbuh Labib, terbagi dalam beberapa bagian yang utamanya menelusuri fakta sejarah Pancasila sebagai sebuah konsensus atau produk kontrak sosial.
“Jadi tidak sekadar mengikuti narasi yang sudah berkembang bahwa ada konsensus (kesepakatan) dimulai dari terbentuknya BPUPKI begitu saja, tapi kami mencari fakta agar nantinya dapat kami justifikasi secara teologis,” papar dia dalam keterangan resminya, hari ini.
Tujuan penelusuran yakni untuk memastikan Pancasila bukan buah pikiran yang tiba-tiba diterima oleh semua orang. "Di situlah kami melakukan penelusuran secara historis,” ujarnya.
Pada bab kedua, setelah menemukan indikasi bahwa Pancasila adalah buah konsensus atau kontrak sosial, maka sebagai organisasi Islam yang memilih ahlul bait sebagai metode memahami Islam, perlu memastikan penerimaan Pancasila tidak keluar dari dasar teologi keislaman Syiah.
“Maka, pada bab ini ada dua bagian, pertama bicara tentang asas dan bagian kedua masuk tafsir intrepretasi sesuai yang kami bangun dalam bagian pertama," jelas dia.
"Pada bab kedua, menyangkut penafsiran sila demi sila di Pancasila."
Misalnya, penafsiran terhadap sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persmusyawaratan/perwakilan.
“Mungkin saja ini penguatan pada kata hikmah (yang) terdiri dari dua sisi. Ketika mereka yang mewakili, yang bermusyawarah diharapkan menghasilkan produk-produk yang hikmah atau undang-undang itu harus memiliki wisdom atau kebijaksanaan, dan untuk melahirkan undang-udang yang hikmah, mau tidak mau mereka yang bermusyawarah, mereka yang mewakili masyarakat harus memiliki wisdom,” tegas Labib.
Sementara itu, bab terakhir atau ketiga, berbicara tentang apa yang semestinya. Sebagai sesuatu yang semestinya, tentu semuanya bagus, meski banyak membuat penafsiran berbeda.
“Persoalannya, bagaimana implementasi dari suatu konsep. Tafsir ABI soal implementasi juga harus selaras dengan konsepsi. Jadi, jika konsepsi kita sudah utuh, apa yang kita harapkan dari implementasi harus selaras dengan konsepsi kita,” pungkasnya. (RO/S-2)
Buku ini hadir sebagai respons atas fenomena pencucian uang yang tidak lagi mengenal batas geografis dan sering kali tak tersentuh oleh hukum nasional yang lemah atau lamban.
Buku yang ditulis Kelly Tandiono tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadinya saat pertama kali menyelam pada 2011.
Buku, disebut Dedi, merupakan medium yang efektif untuk memperkenalkan kecintaan terhadap alam Indonesia kepada anak-anak, sekaligus menumbuhkan empati terhadap lingkungan.
STAF Sumber Daya Manusia Polri (SSDM Polri) meluncurkan buku berjudul Policing in Indonesia.
Lebih dari sekadar karya tulis, buku karya Connie Rahakundini Bakrie ini adalah seruan dan ajakan untuk membangkitkan kesadaran kolektif bangsa akan makna sejati berbangsa dan bernegara.
Hingga Juni 2024, telah disalurkan 490 Al-Qur’an dan 13.790 buku tulis ke sekolah-sekolah dasar di wilayah Tangerang.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
Tim Unit Ranmor dan Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang menangkap kedua pelaku pada 19 Juli 2025
Rakornas ini sebagai bagian dari rangkaian menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ormas MKGR 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, pada 29–31 Agustus mendatang.
Kemendagri membenarkan adanya aturan yang melarang organisasi masyarakat (ormas) untuk mengenakan seragam yang menyerupai TNI atau Polri.
Para pelaku dijerat dengan Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
SOSIOLOG Universitas Nasional (Unas) Nia Elvina mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi kembali keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ada saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved