KEBIJAKAN pendidikan di Indonesia saat ini dinilai masih mengutamakan pendidikan negeri sehingga peran swasta kurang maksimal. Kebijakan pendidikan saat ini juga dinilai minim melahirkan aktivis kampus karena lebih mendorong melahirkan para pekerja.
Hal tersebut mengemuka pada Media Gathering Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Gedung Rektorat UMJ, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (3/3). Hadir dalam acara tersebut antara lain Rektor UMJ Dr Mamun Murod, Wakil Rektor Bidang 1 UMJ Dr Muhammad Hadi, serta Wakil Rektor Bidang IV Dr Septa Chandra.
"Saya sepakat menyikapi apapun harus proporsional. Menempatkan sesuatu pada tempatnya mana yang perlu dikritisi mana yang perlu didukung. Secara umum kritik kami terhadap kebijakan pendidikan kita terkesan masih bias negeri. Padahal dari data yang ada, jumlah perrguruan tinggi negeri (PTN) hanya 10 persen dari lembaga perguruan tinggi yang ada. Artinya 90 persen perguruan tinggi adalah perguruan tinggi swasta (PTS)," papar Mamun Murod.
Sehingga, lanjut Murod, seandainya PTS berhenti negara akan kerepotan. "Filosofi yang dibangun untuk kebijakan pendidikan tidak bias negeri yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kewajiban negara, bukan masyarakat. Filosofi ini yang harus dibangun sehingga negara tak perlu melahirkan lagi PTN. Cukup PTS yang ada dikembangkan jangan dipancing berubah menjadi negeri juga, " tegasnya.
Hal serupa juga terjadi di tingkat pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen). UMJ menilai pemerintah masih terus membangun sekolah negeri seolah itu lebih penting, padahal sekolah swasta mestinya harus ditopang.
Lebih jauh, Murod mengatakan dewasa ini problem pendidikan di Indonesia cukup banyak. Ia mengaku miris dengan kondisi mahasiswa sekarang yang cenderung minim literasi.
Dia mencontohkan kegiatan bedah buku di kampus saat ini kurang diminati lagi para mahasiswa. Ini dampak kemajuan teknologi juga kebijakan yang dituntut untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang kurang mencerdaskan. "Pengaruh itu ada juga dari kebijakan pendidikan sekarang yang berdampak pula minim melahirkan para aktivis intelektual kampus namun cenderung mengarahkan mahasiswa untuk lulus menjadi pekerja, " tandasnya
Sedangan Wakil Rektor 1 UMJ, Muhamad Hadi mengkritik sistem akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) yang cukup memberatkan kalangan PTS mengingat biaya akreditasi per program studi mencapai Rp55 juta.
"Akreditasi di LAM itu tidak gratis. Satu prodi saja biayanya bisa sampai Rp55 juta," tukasnya seraya menilai subsidi yang diberikan pemerintah untuk akreditasi juga bersifat setengah hati. (OL-15)
