Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) akan dibantu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyusun skema pemberian santunan kepada keluaga korban kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA).
"Tadi baru diomongin sama Pak MenkoPMK (Muhadjir Effendy) karena itu kewenangannya nggak ada di kita nanti Pak MenkoPMK akan bantu meneruskan," kata Menteri Kesehatan (Menkes) kepada Media Indonesia di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (28/2).
Tetapi Kemenkes sudah meminta ada dua skema pemberian santunan yakni melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk ditanggung dan ada santunan lain. Namun skema tersebut masih dalam pembicaraan dengan Menko PMK.
"Jadi ada 2 kalau yang terkena penyakit, obatnya ditanggung oleh BPJS kesehatan kita bayarin premi dan untuk yang meninggal ada santunan. Sekarang Pak Menko yang akan membantu mengkoordinasikan dengan kementerian lain karena wewenangnya ada di sana," ujarnya.
Baca juga: Orang Tua Korban Gagal Ginjal Anak Penuhi Panggilan Polri
Dugaan Kasus GGAPA Baru
Selain itu, Budi akan melakukan double check terkait laporan kasus baru yang di Cirebon Jawa Barat dan Ambon Maluku.
"Terus terang aku belum cek hasil labnya, dugaan saya kalau nggak diupdate artinya mungkin tidak positif. tapi nanti saya akan double cek kembali," tuturnya.
Sebelumnya dilaporkan ada terindentifikasi kasus dugaan GGAPA di Cirebon dan di Ambon. Namun kedua kasus tersebut ketika diberi obat anti-infeksi lalu infeksinya turun.
"Biasanya kategori GGAPA dikasih fomepizole sementara kedua pasien suspek tersebut ketika hanya diberi obat anti-infeksi kondisinya membaik. Saat ini kondisi kedua pasien setelah diberi obat anti-infeksi perlahan membaik," pungkasnya. (Iam/OL-09)
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan menjawab perihal tarif iuran BPJS Kesehatan di tahun depan.
Menurut Mendikti-Saintek, anak muda memiliki kekuatan besar mengubah masa depan bangsa. Mahasiswa ialah kelompok elite yang memiliki peluang untuk mendorong percepatan kemajuan bangsa.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melontarkan kecaman keras atas insiden kekerasan yang menimpa dr. Syahpri Putra Wangsa, Sp.PD, di RSUD Sekayu
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap seorang dokter spesialis di RSUD Sekayu, Syahri Putra Wangsa.
PEMERINTAH mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG)
MENTERI Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan bahwa saat ini terdapat gap dokter spesialis sebesar 70 ribu orang selama 10 tahun ke depan.
Kemenko PMK melakukan pendampingan pemerintah daerah dalam penanganan darurat gempabumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Penguatan AMPD ini selaras dengan Flagship KITATANGGUH yang tengah dikembangkan Kemenko PMK.
Sejak Januari hingga 14 Juni 2025, pelaporan yang masuk di Kementerian PPPA lebih dari 11.800. Kemudian laporan meningkat tajam menjadi sekitar 13 ribu per 7 Juli 2025.
RAN-PK harus menjadi peta jalan konkret untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
Program Perintis Berdaya 2025 diharapkan menjadi katalisator lahirnya pelaku usaha yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.
Semangat Kebangkitan Nasional sejak berdirinya Budi Utomo pada 1928, kata menko PMK, adalah tentang kesadaran kolektif untuk bangkit melalui pendidikan, persatuan, dan kebudayaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved