Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan agar pada 2030 tidak ada lagi tempat pembuangan akhir (TPA) baru pada 2030. Hal itu disampaikan Dirketur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati.
"Pada 2030 tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan sampai masa operasionalnya berakhir serta landfill mining sudah mulai dilakukan. Kalau TPA yang sudah ada tidak apa-apa berjalan, tetapi tidak lagi membangun yang baru," Vivien di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (21/2).
Saat ini sendiri, berdasarkan data KLHK, ada sebanyak 531 TPA yang tersebar di 514 kabupaten/kota di Indonesia. Vivien kemudian merinci, Indonesia telah memiliki timeline pengelolaan sampah yang maju menuju net zero emission.
Ditargetkan pada tahun 2025 seluruh TPA dikelola dengan metode lahan urug saniter. Sementara mulai tahun 2031 akan diupayakan tidak ada lagi pembakaran sampah secara liar.
Sementara itu pada 2050 diharapkan adanya pemanfaatan gas metan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Karena kita punya cita-cita tinggi TPA gak mau dipakai lagi, maka kita juga harus menggaet industri-industri pengelolaan sampah," imbuh Vivien.
Baca juga: Perkuat Komitmen Daerah Kelola Sampah
Ia juga menegaskan, fasilitas pengelolaan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester, dan maggot untuk sampah biomass akan terus dioptimalkan dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga pada tahun 2050 operasional TPA hanya diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu.
"Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang ditingkatkan secara bertahap," tambah dia.
Menurutnya, untuk mewujudkan target tersebut, perlu mengoptimalkan seluruh aspek rantai nilai pengelolaan sampah dari hulu ke hilir agar menguatkan pengelolaan sampah di sumber sehingga mengurangi timbulan sampah yang dikirim ke TPA dan mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan.
Selain itu, kolaborasi sinergis yang erat diperlukan antara pemangku kepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, civil society organization (LSM) dan komunitas masyarakat, sehingga akan menguatkan rantai nilai pengelolaan sampah dan mewujudkan pengelolaan sampah menuju emisi net zero tersebut.
"Sangat optimistis target net zero emission di sektor sampah dapat tercapai. Tapi yang penting kerja sama semua pihak. Gak bisa hanya pemerintah saja, gak bisa hanya pemda saja. Tapi perlu produsen, industri dan juga masyarakat," ucap dia. (Ata/OL-09)
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Program Adipura tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan modern, adil, dan berkelanjutan.
RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Asep mengatakan selama ini sampah dari kawasan PIK masih dibuang ke TPST Bantargebang. Di sisi lain, Asep menyinggung soal kondisi Bantargebang yang sudah penuh.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Pemkot Pekalongan mengatakan sejauh ini sampah masih menjadi persoalan karena masa transisi perubahan dari pengelolaan open dumping menuju pengolahan secara tertutup.
Pemko Padang telah menginstruksikan petugas kebersihan untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah, khususnya di kawasan permukiman, pasar dan pusat kuliner.
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan Kota Jakarta Utara akan percontohan nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia.
DLH Kota Banjarmasin akan membangun Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara di sejumlah lokasi, serta menggalakkan kampanye pemilahan sampah.
KLH akan segera menerbitkan paksaan pemerintah kepada 306 kota/kabupaten dengan tempat pemrosesan akhir (TPA) yang melakukan pembuangan terbuka pada bulan depan.
Di Indonesia, lanjut dia, total ada 550 TPA, sebanyak 306 atau sekitar 54,44% di antaranya masih menerapkan open dumping.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved