Pengamat: Regulasi Pemberitan Profesor Kehormatan Kurang Selektif

RATUSAN dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak gelar profesor kehormatan yang diberikan kepada pejabat publik di UGM.

Menanggapi hal itu, pengamatpendidikan dan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan bahwa di luar negeri gelar profesor kehormatan juga ada, namun di Indonesia kelihatannya memang perguruan tinggi disebut kurang selektif kaitannya dengan regulasinya untuk gelar tersebut.

"Regulasinya itu belum sepenuhnya bisa mengover siapa sosok yang layak untuk menjadi profesor kehormatan," ucap Cecep saat dihubungi pada Jumat (17/2).

Baca juga: Siswa Smamda Ciptakan Teknologi Minimalisir Gagal Panen saat Cuaca Ekstrem

Cecep menjelaskan bahwa perguruan tinggi yang memberikan gelar profesor itu tidak salah, karena ada regulasinya. Tapi menurutnya, ada kelemahan di regulasi.

"Harusnya regulasinya itu mengunci orang yang mendapat gelar profesor kehormatan bukan karena pejabat atau bukan pejabat, tapi dari karyanya yang selevel dengan profesor, baik dia pengajar di perguruan tinggi maupun bukan," tegas Cecep.

Baca juga: Binus University Ikut Andil 'Workshop Design Thinking' Tingkat ASEAN

"Misalnya periset di BRIN yang menemukan sesuatu, dan banyak orang seperti itu, itu bisa diapresiasi sebagai profesor kehormatan," sambung dia.

Cecep mengingatkan setelah seseorang mendapatkan gelar profesor kehormatan, maka orang itu punya kewajiban melekat sebagai profesor kehormatan di antaranya melakukan pengajaran, pendidikan, pengabdian di perguruan tinggi.

"Saran saya kita hargai pandangan UGM , profesor kehormatan boleh saja orang-orang yang punya prestasi selevel profesor tidak dikaitkan dengan status sosial ekonomi maupun jabatan di pemerintahan," pungkasnya. (H-3)