Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menampik pencairan dana bantuan rumah korban gempa yang tersendat, menyusul banyaknya korban yang protes karena pencairan dana tidak cair seluruhnya.
"Ya, cairnya 40% dulu, karena kalau cairnya 100% pengalaman kita rumahnya tidak jadi, justru jadi ke motor, modal warung, padahal itu adalah insentif rumah, bukan insentif hidup, bukan insentif ekonomi dan lain-lain," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, kepada Media Indonesia, Kamis (2/2).
Bagi korban yang mendapatkan bantuan, mereka diperbolehkan membangun rumah sendiri dengan menggunakan desain yang sudah ditetapkan oleh PUPR. "Rumah mereka harus tahan gempa, jadi standarnya standar kami, bukan standar mereka. Kita akan dampingi mereka," ucapnya.
Seperti korban gempa Cianjur yang sudah mengeluarkan surat keterangan kematian sebanyak 602 korban. Begitu selesai pendataan, maka BNPB akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan berapa banyak rumah yang harus diperbaiki. Saat ini, pencairan bantuan rumah sudah masuk tahap ketiga dan telah menjangkau 60 ribu orang.
"Di Cianjur, dana itu langsung turun ke rekening (korban) masing-masing, ini insentif rumah. Insentif untuk perbaikan rumah masyarakat yang insitu, artinya rumah masyarakat yang akan dibangun persis di lokasi yang lama, karena untuk yang relokasi dibangun oleh PUPR," tuturnya.
Terdapat 3 kriteria yang dilihat oleh BNPB terkait dengan renovasi rumah insitu, yaitu rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Untuk rusak berat dialokasikan dana Rp60 juta, rusak sedang Rp35 juta dan ringan sebesar Rp15 juta.
Dana yang turun sebesar 40%, jelasnya, harus benar-benar dihabiskan ke renovasi rumah, karena nantinya ada laporan yang harus para korban berikan kepada fasilitator yang mendampingi mereka.
"Mereka tinggal lapor ke fasilitator atau yang mendampingi mereka apabila dana bantuan yang 40% nya sudah habis, maka akan diberikan pencairan sisanya," beber dia.
Sementara itu, bagi mereka yang tidak punya waktu untuk merenovasi rumahnya, BNPB menyediakan aplikator atau pemborong yang bersertifikat dari PU.
"Mereka tinggal buat perjanjian untuk membangun rumah mereka, insentif rumah mereka tidak diberikan sepeser pun karena nantinya mereka akan menerima kunci saja dan diselesaikan oleh pemborong. Ini yang kemudian kadang-kdang menjadi polemik," ucapnya.
"Kita menjaga supaya yang namanya insentif rumah ya untuk membangun rumah," tambah dia. (H-2)
WARGA di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belakangan ini merasakan beberapa kali gempa bumi dengan kekuatan di atas 4 magnitudo.
GEMPA bumi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan magnitudo (M) 6,4 diperbarui jadi 6,2 membuat perjalanan kereta api wilayah Daop 6 Yogyakarta berhenti luar biasa, kini semua perjalanan aman
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi gempa bumi bermagnitudo 5,9 yang terjadi di wilayah Kepulauan Tanimbar, Maluku, pada Sabtu (7/2) pagi waktu setempat.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun waspada. Pastikan untuk memeriksa kondisi bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa berkekuatan Magnitudo 4,5 pada 27 Januari 2026 pukul 13:15:32 WIB.
Gempa bumi bermagnitudo 5,5 yang mengguncang Jawa Timur bagian selatan, pada Selasa (27/1) pagi berdampak langsung di Kabupaten Trenggalek.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved