Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PRIMAYA Hospital menjalin kerja sama dengan Yakes Telkom sebagai mitra pelayanan kesehatan bagi 83.560 peserta Yakes Telkom, yang terdiri dari karyawan Telkom, keluarga karyawan dan pensiunan.
Penandatanganan Perjanjian Kerja sama dilakukan oleh Primaya Hospital yang diwakili oleh CEO Primaya Hospital Leona A Karnali dengan Direktur Utama Yakes Telkom Tri Priyo Anggoro..
Kerja sama itu meliputi akses layanan rawat jalan eksekutif bagi peserta Yakes Telkom, kemudahan, dan kelancaran proses layanan kesehatan, serta upaya digitalisasi proses administrasi layanan dengan bridging system yang akan diimplementasikan oleh kedua belah pihak.
Selain itu, melalui kerja sama tersebut, peserta Yakes Telkom juga akan mendapatkan edukasi kesehatan dan screening kesehatan secara berkala.
Direktur Yakes Telkom Tri Priyo Anggoro mengatakan, kesepakatan itu didasari atas prinsip value creation yang memberikan benefit optimal bagi kedua belah pihak.
Baca juga : Izin Edar Rituxikal Terbit, Badan POM: Pengobatan Kanker Limfoma Non-Hodgkin
"Hal ini bisa diwujudkan melalui kolaborasi dengan mitra strategis. Harapannya baik Yakes Telkom maupun RS Primaya dapat bertumbuh dan berkembang bersama," ujarnya.
Sebagai rumah sakit yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien, Primaya Hospital terus mengembangkan layanan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pasien. Kerjasama yang dilakukan ini merupakan bentuk upaya Primaya Hospital untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta Yakes Telkom.
CEO Primaya Hospital Leona A. Karnali mengucapkan terima kasih kepada Yakes Telkom yang telah mempercayakan pihaknya sebagai mitra pelayanan kesehatan.
"Untuk mendukung kerjasama ini, kami memiliki 15 jaringan rumah sakit dengan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan tenaga medis yang profesional dan berpengalaman. Melalui kerjasama ini, peserta YAKES TELKOM dapat semakin dimudahkan dalam mengakses pelayanan kesehatan," pungkasnya. (RO/OL-7)
Hak masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan tidak boleh terhenti meskipun terjadi penyesuaian data kepesertaan PBI JK oleh pemerintah pusat.
KOLABORASI lintas negara dalam hal peningkatan layanan kesehatan dinilai sebagai hal yang penting untuk mendukung ekosistem kesehatan global.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Pemprov Sulawesi Tengah melalui program Berani Sehat jamin masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir biaya atau kendala BPJS.
Peserta PBI-JK yang dinonaktifkan tetap dapat layanan BPJS Kesehatan gratis selama 3 bulan, sambil menunggu proses reaktivasi dari Kemensos.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan sebanyak 270.000 peserta PBI BPJS Kesehatan di Jakarta yang terdampak pemutakhiran data akan tetap mendapatkan layanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved