Menteri PAN-RB Sebut Program Penurunan Kemiskinan belum Optimal

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa program penurunan tingkat kemiskinan belum optimal, baik di tingkat instansi pemerintah pusat maupun di daerah.

"Setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal," ujarnya melalui keterangan pers, Minggu (29/1).

"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," imbuh Anas.

Kementerian PAN-RB dikatakannya setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi soal indeks reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.

Baca juga: Kemiskinan Ekstrem Di Purbalingga Ditargetkan Tuntas Pada 2024

"Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera, sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda," jelasnya.

Adapun pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikannya ketika sosialisasi soal jabatan fungsional secara hibrida di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu. Saat itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Dirinya memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus. Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.

"Saat itu, saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Inginnya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan," papar Anas. 

Baca juga: Stunting Akibat Kemiskinan Masih jadi Tugas Berat Pemerintah

"Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi. Di sisi lain, pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, di tengah tantangan fiskal, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal," sambungnya.

Anas juga sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai. "Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai," kata dia.

Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding. "Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat," terang Anas.(OL-11)