Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
KELENGKAPAN sarana digital di lembaga pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital para peserta didik dan pengajar sehingga proses digitalisasi di sektor pendidikan dapat berkembang sesuai rencana.
"Dalam proses digitalisasi pendidikan memang diperlukan keseimbangan antara kelengkapan sarana infrastruktur dan literasi para penggunanya yaitu peserta didik serta para pengajar," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/1).
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat sepanjang 2020-2022 telah menyalurkan bantuan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa laptop dan proyektor ke 71.000 sekolah formal di Tanah Air.
Pada kesempatan rapat dengan Komisi X DPR RI, Selasa (24/1), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim juga mengungkapkan Pemerintah telah memberikan secara gratis empat platform digital yang bisa diakses semua sekolah di Indonesia.
Empat platform itu antara lain platform kampus merdeka, platform sumber daya sekolah, platform profil rapor pendidikan dan manajemen data serta infrastruktur.
Menurut Lestari, bantuan sarana peralatan TIK itu sangat baik untuk mempercepat proses digitalisasi pendidikan nasional.
Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, ketersediaan sarana pendukung TIK tersebut juga harus diimbangi peningkatan literasi digital para penggunanya, selain ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang mumpuni.
Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, Indeks Literasi Digital Indonesia pada 2021 yang tercatat 3,49 dari skala 1-5 itu masih punya potensi untuk ditingkatkan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap kolaborasi yang baik para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dapat dibangun, dalam mewujudkan infrastruktur digital yang kuat untuk mendukung sepenuhnya digitalisasi pendidikan di tanah air.
Karena, tegas Rerie, keberhasilan sistem pendidikan dalam beradaptasi dengan perkembangan global saat ini, sangat menentukan kualitas setiap anak bangsa di masa datang dalam menghadapi setiap tantangan.
Sehingga, jelas Rerie, kepedulian seluruh anak bangsa dalam proses pembangunan pendidikan nasional harus terus dibangkitkan, demi mewujudkan bangsa Indonesia yang tangguh dan berkarakter kuat agar mampu berkompetisi di kancah global. (OL-8)
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Lestari Moerdijat dorong kolaborasi Kemenkes dan Kemendikdasmen untuk skrining kesehatan mental siswa guna atasi ancaman gangguan jiwa generasi muda.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan di bidang STEM sebagai strategi meningkatkan inovasi, daya saing, dan pembangunan SDM Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital, termasuk media sosial, bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
PENDIDIKAN bisa jadi merupakan salah satu konsep dan aktivitas yang paling kompleks serta multidimensional dalam sejarah manusia.
BAGAIMANA pendidikan dapat tetap berjalan ketika banjir merenggut kelas, fasilitas, bahkan rasa aman?
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat.
Universitas Pembangunan Jaya menggelar seminar internasional membahas peran AI dalam transformasi pendidikan tinggi bersama akademisi Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
SELAMA puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam delusi bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan hanya dengan menyuntikkan dana ke sekolah atau mengganti label kurikulum
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved