Muatan Dan Metodologi Pendidikan Kebangsaan Perlu Ditata Kembali

PENDIDIKAN kebangsaan di Indonesia, baik dari segi muatan maupun metodologinya dinilai perlu dilakukan penataan kembali. Hal itu didasarkan hasil survei 2022 yang diselenggarakan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) Universitas Prasetiya Mulya bekerja sama dengan Badan Litbang Kompas.  

Hal itu diungkapkan Kepala PSKI Universitas Prasetiya Mulya Dr. Hassan Wirajuda, Selasa (17/1). Dikatakan, survei tersebut melibatkan 1.600 responden mahasiswa di seluruh Indonesia tentang persepsi mereka terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia.

Mantan Menlu RI ini mengatakan secara keseluruhan kaum milenial peduli terhadap pengembangan wawasan kebangsaan. Para mahasiswa memahami Pancasila dan belajar baik dari ruang kelas (28,6 persen) tetapi juga dari media sosial (21,7 persen).

"Mahasiswa juga melihat pentingnya Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara (93,8 persen), dan tidak setuju jika diganti dengan ideologi lain (86,1 persen). Mereka juga bersedia ikut wajib militer jika negara memerlukan (59,5 persen; 68 persen pria) tetapi juga ada sekelompok kecil (5,2 persen) yang berpendapat Pancasila dapat diganti dengan ideologi lain," jelasnya.

Dari segi metodologi, jelas Hassan, mahasiswa menuntut sistem pembelajaran di kelas yang interaktif (bukan indoktrinasi), menilai penting tugas praktik ke masyarakat (98,9 persen) seperti community development dan mahasiswa mengajar.

"Yang menarik bahwa 95,4 persen mahasiswa berpendapat bahwa pengembangan seni dan budaya daerah akan memperkuat semangat kebangsaan. Dalam kerangka itu, Universitas Prasetiya Mulya melakukan pengadaan alat-alat musik tradisional seperti angklung dan seperangkat gamelan Jawa, dan merekrut tenaga pelatih seni dan budaya lulusan Institut Seni dan Budaya," jelasnya.

Hassan Wirajuda menjelaskan upaya ini dilakukan untuk memperkuat pengembangan kelompok-kelompok seni dan budaya yang sudah ada seperti kelompok tarian daerah, paduan suara dan grup musik. Dari hasil survei terhadap mahasiswa, jelasnya, kita jangan berpuas diri (complacent) atas apa yang kita miliki sekarang di tengah tantangan yang terus meningkat, tetapi perlu melakukan fundamental resetting terhadap agenda pendidikan kebangsan ke arah pengembangan kurikulum dan metodologi pendidikan kebangsaan yang tepat bagi kaum milenial dan Gen Z.

"Juga kelengkapan bahan ajar dan peningkatan kemampuan para pengajarnya. Sementara cara-cara indoktrinasi dinilai sudah usang, perlu dicari metoda baru dengan memanfaatkan tehnologi digital seperti metaverse dalam penyampaian bahan ajar kebangsaan," ungkapnya.

Lebih jauh, Hassan Wirajuda mengatakan pelajaran sejarah Nusantara dan sejarah pergerakan kemerdekaan dan konsensus fundamental para pendiri bangsa tentang fondasi NKRI, termasuk Pancasila dan UUD 1945, dan pendidikan lapangan seperti tugas praktek masyarakat (community development) serta mahasiswa mengajar merupakan elemen-elemen penting dalam pengembangan wawasan kebangsaan.

"Tetapi, mahasiswa juga diingatkan memiliki kewajiban mengikuti perkembangan dunia seperti pergeseran geo-politik dunia, perubahan iklim serta transformasi digital yang berkembang pesat di Indonesia dan di dunia, termasuk dampak negatifnya yang dapat menjadi ancaman eksistential bagi keberlangsungan negara-bangsa (nation-state) Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-15)