Presiden Perintahkan Kepala Daerah Aktif Ikut Cegah Stunting

PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan seluruh kepala daerah membantu program prioritas nasional yakni penanganan stunting.

Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki peran sangat krusial karena penanganan harus dilakukan mulai dari hulu.

Baca juga: Komunitas Nelayan Pesisir Jatim Gelar Aksi Sosial di Sumenep

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, salah satu penyumbang stunting terbesar adalah problem saat bayi masih dalam kandungan. Angkanya mencapai 23%.

Masalah itu muncul karena ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya asupan gizi yang baik pada ibu hamil.

"Sebanyak 23% penyumbang stunting itu adalah masalah bayi yang belum lahir, artinya masih dalam kandungan. Itu kontribusinya besar sekali. Sehingga perlu saya ingatkan kepada kepala daerah agar dinas, agar BKKBN, mengingatkan terus mengenai pentingnya gizi pada ibu hamil. Dicek apakah anemia atau tidak. Dicek betul karena kuncinya ada di situ," ujar Jokowi dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Setelah itu, masalah lain yang perlu ditangani adalah ketika anak berusia 0-23 bulan. Di fase itu, rasio pemicu stunting berada di level 37%.

Banyak orang tua yang memberikan anak mereka makanan-makanan instan seperti biskuit dan bubur siap saji pada masa usia tersebut, yang menurut Jokowi, semestinya tidak boleh dilakukan.

"Ini banyak dilakukan, padahal ini keliru loh. Beri yang namanya protein hewani yang tinggi zat besi. Hati ayam, telor, teri nasi, ini kita harus ngerti. Kalau tidak ngerti bagaimana mau mengintervensi. Sekali lagi, makanan alami itu akan semakin baik," tegasnya.

Kepala Negara juga meminta seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk mendorong puskesmas dan posyandu untuk secara aktif membantu calon ibu dan ibu yang memiliki balita di wilayah masing-masing.

Sampaikan terus informasi tentang pentingnya memberikan ASI ekslusif selama enam bulan.

"Itu harus dimonitor terus di lapangan karena setiap ibu itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda," sambung mantan wali kota Surakarta itu.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan semua kepala daerah memanfaatkan platform digital sebagai alat pengawasan di lapangan. Langkah tersebut terbukti berhasil diterapkan di Sumedang, Jawa Barat.

"Saya mengapresiasi apa yg telah dilakukan oleh Kabupaten Sumedang yg memanfaatkan platform teknologi dalam memonitor stunting. Saya sudah perintahkan untuk menyampaikan platformnya seperti apa, aplikasinya seperti apa. Jadi yang lain tinggal tiru saja, copy saja," papar Jokowi.

Saat ini, Presiden menyebut angka stunting di Tanah Air pada 2021 masih mencapai 24%. Pemerintah menargetkan jumlah itu bisa turun hingga menjadi 14% pada 2024. (Pra/A-3)