Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Komisi VIII DPR Kawal Program Bantuan Sosial di Subang

Mediaindonesia.com
13/12/2022 08:18

TIM kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI mengenai pengawasan penyaluran bantuan sosial dipimpin oleh Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq melalukan pertemuan dengan Wakil Bupati Subang dan jajarannya didampingi mitra kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Bupati Subang, Kabupaten Subang Jawa Barat, Senin (12/12).

"Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN di Pemerintahan Kabupaten Subang. Komisi VIII DPR RI juga ingin menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat," ungkap Maman Imanulhaq selaku Ketua Tim dalam sambutannya.

Lebih lanjut Politisi PKB ini menjelaskan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas nasional di Kementerian Sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp106,8 Triliun dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp78,2 Triliun.

Tahun 2022 anggaran bantuan sosial PKH sebesar Rp28,8 Triliun, sedangkan untuk program Bantuan Sosial Kartu Sembako Rp45,1 Triliun dengan target sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan durasi 4 bulan melalui 4 tahap penyaluran.

Baca juga: Pos Indonesia Jamin Penyaluran BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Wilayah 3T Tepat Waktu

"Komisi VIII juga terus memperjuangkan adanya tambahan anggaran tahun 2022 untuk program ATENSI anak yatim Rp 9,7 Triliun dengan target 4,05 juta anak yatim durasi 12 bulan yaitu Rp 200 ribu per bulan per anak yatim usia sekolah dan Rp 300 ribu per bulan per anak yatim belum sekolah," tandas legislator Dapil Jawa Barat IX meliputi Subang, Majalengka dan Sumedang (SMS).

Di depan awak media usai pertemuan dengan Wakil Bupati, Maman menjelaskan salah satu temuan yang perlu segera direspon adalah masalah validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi penting untuk selalu di-update dan diperbaiki.

"Validasi data keluarga penerima bantuan sosial perlu selalu di-update agar tepat sasaran," jelasnya.

Pihaknya juga mendapatkan informasi dari para Pendamping Sosial di Subang jika validasi data anak yatim masih banyak tidak sesuai di lapangan.

Sementara itu Wakil Bupati Subang Agus Masykur, atas nama masyarakat Subang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas perhatian Komisi VIII DPR RI dengan memberikan berbagai bantuan sosial di Kabupaten Subang.

"Bantuan PKH di Kabupaten Subang tahun 2022 mencapai sebesar Rp45,2 miliar. Hal ini sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat Subang yang memiliki banyak potensi dengan kondisi geografis yang lengkap," pungkasnya.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR dipimpin oleh Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq dan diikuti oleh Anggota Komisi VIII Umar Bashor, IGN Kesuma Kelakan, Hasan Basri Agus, Hj Itje Siti Dewi Kuraesin, Hj Idah Syahidah Rusli Habibie, Syaiful Rasyid, Delmeria, Sri Wulan, Nurhuda, KH Buchori dan MHD Asli Chaidir. (RO/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya
  • Pangkas Kemiskinan dengan Kebijakan Afirmasi

    14/8/2017 17:12

    Campur tangan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan bisa dilakukan melalui program pemberdayaan sosial yang memihak kepada masyarakat yang tidak mampu."

  • Kemensos dan BRI Pastikan 1.130 KPM PKH Mendapatkan Haknya

    19/8/2016 06:04

    KEMENTERIAN Sosial memastikan sebanyak 1.130 keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM-PKH) Kabupaten Sampang dapat mengambil hak

  • Mensos Cek Langsung Bansos ke Titik Distribusi

    19/8/2016 06:04

    BANTUAN sosial (bansos) bahan pokok (sembako) dari Presiden tahap I mulai didistribusikan.

  • Bansos Menekan Angka Kemiskinan

    19/8/2016 06:01

    PEMERINTAH mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) tahap dua di seluruh Indonesia melalui Himpunan Bank Pemerintah (Himbara).

  • 370 Pendamping Baru PKH Siap Emban Tugas

    19/8/2016 06:01

    SEBANYAK 370 peserta pendamping baru Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bimtap)

  • Pendamping PKH Berprestasi Dikirim ke Luar Negeri

    19/8/2016 06:01

    PEMERINTAH akan memberi kesempatan pada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk studi banding ke luar negeri. Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah mendapatkan perintah dari presiden untuk melakukan seleksi kepada pendamping PKH di seluruh Indonesia.

  • Dana PKH Tahap II Sudah Disalurkan

    19/8/2016 06:01

    DANA bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap dua telah disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) program tersebut.

  • Bantuan untuk Lulus dari PKH

    19/8/2016 06:01

    Kementerian Sosial akan memberikan modal bagi keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang berkeinginan mempunyai usaha sendiri

  • 57% Dana Bansos PKH Tersalurkan

    19/8/2016 06:01

     HINGGA April 2019, 57% anggar-an bantuan sosial (bansos) Prog-ram Keluarga Harapan (PKH) telah tersalurkan secara nonflat

  • Bukan Miskin, tapi Prasejahtera

    19/8/2016 06:01

    Agus Gumiwang Kartasasmita mengimbau agar penggunaan sebutan keluarga miskin untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan diganti dengan sebutan keluarga prasejahtera.

  • Mensos Targetkan 1 juta PKH Tergraduasi

    19/8/2016 06:01

    PEMERINTAH menargetkan 10% dari total keluarga penerima manfaat peserta Program Keluarga Harapan (KPM-PKH)

  • Mensos Tekankan Keseriusan Pemerintah Membangun SDM Unggul

    19/8/2016 06:01

    Menurut Mensos, pemerintah memberikan perhatian serius dalam pembangunan SDM sejalan dengan tekad Presiden Joko Widodo yang akan menargetkan pada satu abad Indonesia merdeka (tahun 2045),