Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
TIM kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI mengenai pengawasan penyaluran bantuan sosial dipimpin oleh Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq melalukan pertemuan dengan Wakil Bupati Subang dan jajarannya didampingi mitra kerja Komisi VIII DPR RI di Kantor Bupati Subang, Kabupaten Subang Jawa Barat, Senin (12/12).
"Komisi VIII DPR RI ingin mengetahui secara langsung bagaimana pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBN di Pemerintahan Kabupaten Subang. Komisi VIII DPR RI juga ingin menyerap aspirasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat," ungkap Maman Imanulhaq selaku Ketua Tim dalam sambutannya.
Lebih lanjut Politisi PKB ini menjelaskan beberapa program unggulan yang menjadi prioritas nasional di Kementerian Sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp106,8 Triliun dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp78,2 Triliun.
Tahun 2022 anggaran bantuan sosial PKH sebesar Rp28,8 Triliun, sedangkan untuk program Bantuan Sosial Kartu Sembako Rp45,1 Triliun dengan target sasaran 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan durasi 4 bulan melalui 4 tahap penyaluran.
Baca juga: Pos Indonesia Jamin Penyaluran BLT BBM, PKH, Bansos Sembako di Wilayah 3T Tepat Waktu
"Komisi VIII juga terus memperjuangkan adanya tambahan anggaran tahun 2022 untuk program ATENSI anak yatim Rp 9,7 Triliun dengan target 4,05 juta anak yatim durasi 12 bulan yaitu Rp 200 ribu per bulan per anak yatim usia sekolah dan Rp 300 ribu per bulan per anak yatim belum sekolah," tandas legislator Dapil Jawa Barat IX meliputi Subang, Majalengka dan Sumedang (SMS).
Di depan awak media usai pertemuan dengan Wakil Bupati, Maman menjelaskan salah satu temuan yang perlu segera direspon adalah masalah validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi penting untuk selalu di-update dan diperbaiki.
"Validasi data keluarga penerima bantuan sosial perlu selalu di-update agar tepat sasaran," jelasnya.
Pihaknya juga mendapatkan informasi dari para Pendamping Sosial di Subang jika validasi data anak yatim masih banyak tidak sesuai di lapangan.
Sementara itu Wakil Bupati Subang Agus Masykur, atas nama masyarakat Subang dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas perhatian Komisi VIII DPR RI dengan memberikan berbagai bantuan sosial di Kabupaten Subang.
"Bantuan PKH di Kabupaten Subang tahun 2022 mencapai sebesar Rp45,2 miliar. Hal ini sangat bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat Subang yang memiliki banyak potensi dengan kondisi geografis yang lengkap," pungkasnya.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR dipimpin oleh Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq dan diikuti oleh Anggota Komisi VIII Umar Bashor, IGN Kesuma Kelakan, Hasan Basri Agus, Hj Itje Siti Dewi Kuraesin, Hj Idah Syahidah Rusli Habibie, Syaiful Rasyid, Delmeria, Sri Wulan, Nurhuda, KH Buchori dan MHD Asli Chaidir. (RO/OL-09)
Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina meminta agar kriteria penerima bantuan PKH disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat luas.
KOMISI XI DPR RI memandang positif penilaian yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap kredit Indonesia pengakuan atas kemampuan menjaga stabilitas makroekonomi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong para Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan graduasi pada Kelompok Penerima Manfaat.
PT Pos Indonesia atau PosIND sukses menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako di wilayah Depok, Jawa Barat, pada akhir 2024 lalu.
Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Pos Indonesia, pendamping PKH, hingga penerima manfaat.
PKH merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar dapat memenuhi kebutuhan, begini cara mengeceknya
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan terdapat tantangan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah.
PT Pos Indonesia melakukan pembayaran bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di daerah 3T.
Pos Indonesia mendahulukan pendistribusian bansos di wilayah 3T. Sebelum memulai penyaluran pihak Pos melakukan persiapan dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.
Petugas juru bayar dari KCP Mbeliling, Ruslan Ibrahim, menjelaskan terdapat 300 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di dua kecamatan.
Tahun 2023 ini Bansos Sembako dan PKH memasuki tahap kedua. Salah satu wilayah yang telah menerima penyaluran bansos yaitu Bandung, Jawa Barat.
Ini aplikasi dan link cek penerima bansos dari Kemensos, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved