BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Perguruan Tinggi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan lahirnya bayi-bayi stunting baru di Indonesia.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan penting sekali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah atau prekonsepsi bagi calon pengantin wanita maupun pria sebagai bentuk pencegahan stunting dari hulu.
Tujuan prekonsepsi pemeriksaan kesehatan calon pengantin adalah untuk menekan tingginya kelahiran bayi stunting. Hasto merinci, setiap tahun ada 1,9 juta pasangan yang menikah dengan angka kehamilan 1,6 juta. Dari angka kehamilan tersebut, lahir lah 400 ribu anak stunting dengan persentase saat ini 24,4%.
“Jadi jangan hanya prewedding, tapi prekonsepsi menjadi penting. Oleh karena itu kalau sukses dengan pendekatan pranikah maka kita bisa cegah 400 ribu bayi yang lahir dari manten baru agar tidak stunting. Ini makna besarnya. Sesuai amanah WHO, masalah penting pranikah diantaranya bagaimana distribusi tablet tambah darah untuk remaja putri, cakupan distribusi itu harus betul-betul mensasar kepada meraka yang mau hamil lalu konsentrasi menyehatkan calon pengantin,” kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (8/12).
Melihat kondisi itu, Hasto menjelaskan Perguruan Tinggi menjadi mitra strategis BKKBN dalam menekan stunting dari hulu. Dia pun berharap mutualisme kerja sama antara tim percepatan penurunan stunting dengan Perguruan Tinggi bisa terwujud dengan baik.
“Karena stunting dengan problematika di daerah juga menjadi materi teaching bagi civitas akademi dari Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Kerja sama mutualisme bisa dikerjakan dengan baik,” ujarnya.
Baca juga: Wapres Ingatkan MUI Harus Jaga Umat dari Akidah Menyimpang
Dalam kesempatan tersebut Hasto menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat menekankan pentingnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Bahkan hal tersebut tertuang dalam prioritas pertama penggunaan anggaran Tahun 2023.
Hal serupa, sambung Hasto, juga ditekankan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Forum Stunting Nasional 2022, dimana pemerintah pusat hingga daerah harus meningkatkan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional.
“Satu catatan penting bahwa Pak Wakil Presiden memyampaikan tidak hanya rame di pembicaraan seminar, webinar akan tetapi juga harus ramai di dalam implementasi di grass roots. Kemarin kami juga kami beraudiensi dengan Pak KASAD Dudung dan jajarannya, mitra-mitra TNI yang ada di daerah mendukung sepenuhnya sampai di tingkat Babinsa. Oleh karena itu pemerintah daerah tentu akan mendapat suporting dari mitra-mitra Kementerian/Lembaga yang ada di pusat sampai daerah,” ucapnya.
Dia pun berharap para akademisi di Perguruan Tinggi dapat memberikan rekomendasi yang spesifik dan deskriptif terkait apa saja yang harus dikerjakan.
“Kami berharap rekomendasi dari ini sifatnya tidak teoritis tetapi yang lebih kontekstual terhadap masalah karena ini masalahnya bisa ditarik secara luas ke seluruh pulau di Indonesia,” tandasnya. (OL-4)
