Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
DIREKTORAT Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama memperkirakan Indonesia akan mendapat kuota haji penuh untuk penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah/2022 Masehi.
"Insya Allah kuotanya penuh. karena dari sana bahasanya begitu," ujar Dirjen PHU Hilman Latief dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (30/11).
Pernyataan tersebut disampaikan Hilman Latief saat menutup Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Mudzakarah ini mengangkat tema Bipih dan Keberlangsungan Pembiayaan Haji.
Kendati demikian, Hilman belum bisa memastikan berapa kuota yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia. Sebab otoritas di Arab Saudi belum menyebutkan angka pasti. "Hanya belum disebutkan angkanya," kata dia.
Baca juga: Imunisasi Siswa SD Digalakkan lewat UKS
Baca juga: WHO: Cacar Monyet Punya Sebutan Baru
Hilman mengaku Kementerian Agama sudah menggelar rapat awal dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Bahkan, Indonesia termasuk yang didahulukan rapatnya agar bisa segera melakukan persiapan dini.
"Indonesia jemaahnya terbesar di dunia sehingga pengelolaannya harus dipersiapkan lebih awal," kata dia.
Rencananya, pada 9 Januari 2023 akan ada penandatangan MoU penyelenggaraan ibadah haji oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi. Bersamaan dengan itu, akan dilakukan juga penandatanganan seluruh kontrak layanan, baik akomodasi, transportasi, konsumsi, maupun Masya'ir. "Insya Allah, Januari dan Februari kita sudah harus lari kencang untuk pelunasan," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Agama akan merekrut petugas pembimbing ibadah haji lebih awal yakni pada Januari 2023, sehingga bisa langsung berkolaborasi dengan calon jemaah yang akan berangkat untuk memberikan bimbingan manasik haji.
"Rekrutmen petugas pembimbing ibadah akan dilakukan lebih awal. Harapannya mereka yang terpilih bisa langsung berkolaborasi dengan jemaah yang akan berangkat untuk memberikan bimbingan manasik," Direktur Bina Haji Dirjen PHU Kemenag Arsad Hidayat.
Arsad menjelaskan bimbingan manasik ke depan diorientasikan untuk menciptakan jemaah mandiri. Untuk itu, seluruh proses dan aktivitas bimbingan manasik harus berorientasi pada kemandirian jemaah. (Ant/H-3)
Mengacu pada data Kementerian Agama, saat ini jumlah waiting list atau daftar tunggu jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah.
Usulan pertama adalah terkait kuota haji khusus menjadi minimal 8% bukan maksimal 8%.
Budi mengatakan, pembagian itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kemenag.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
WAKIL Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menyatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) sudah tidak lagi mengurus haji dan akan lebih fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama.
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong akselerasi pembangunan Gedung Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Saat ini gedung itu dalam tahap pembangunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved