Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
GEMPA bumi bermagnitudo 5.6 telah meluluhlantahkan setidaknya 15 kecamatan yang terdampak dari 32 kecamatan, 6 kelurahan dan 354 desa yang berada di Kabupaten Cianjur.
Merespons hal tersebut, KPAI telah melakukan pengawasan pada tanggal 24-26 November 2022 pada tiga titik posko pengungsian yakni Desa Sukamaju, Desa Mekar Sari, dan Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur. Dari kunjungan itu, KPAI mengeluarkan sejumlah rekomendasi.
Baca juga: HIPWI FKPPI akan Gelar Sederet Kegiatan di Awal 2023
"Banyaknya korban meninggal dan ditemukannya korban jiwa anak-anak menjadi keprihatinan mendalam, sehingga BNPB beserta Tim SAR Gabungan perlu lebih tanggap dan respon cepat dalam mengidentifikasi 39 korban hilang yang hingga saat ini belum ditemukan, sebab dikhawatirkan masih banyak anak korban yang belum ditemukan," kata Komisioner KPAI Ai Maryati Solihah dalam keterangan resmi, Sabtu (26/11).
Ia menyatakan, Kementerian dan Lembaga terkait Kemensos RI, Kemen PPPA RI dan BNPB, penting segera membangun data terpilah korban dewasa dan anak, sebagai dasar perencanaan pelaksanaan penanganan korban secara optimal, terutama terhadap dukungan logistik dan pemulihan psikososial bencana spesifik bagi anak dalam situasi darurat.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat /PUPR dan BNPB penting segera merespon buruknya situasi dan fasilitias sanitasi di area pengungsian, hal ini guna menghindari timbulnya beragam masalah baru pada kesehatan keluarga dan anak.
"Penting meningkatkan optimalisasi penyaluran bantuan melalui data terintegrasi guna menghindari tersendatnya bahkan tidak meratanya bantuan, terutama kebutuhan perempuan dan anak. Diperlukannya evaluasi berkala, melibatkan para pemangku kepentingan dan koordinasi berkelanjutan, guna menjangkau titik-titik lokasi pengungsian yang belum terjangkau," beber dia.
Ia juga meminta agar Kemensos RI, Kemen PPPA RI, dan Baznas RI agar dapat mengoptimalkan penyediaan dan distribusi logistik perlengkapan dan makanan ramah anak yang spesifik seperti Susu Formula, Susu Anak Pertumbuhan, MPASI (Makanan Pendamping ASI), makanan tambahan Balita, kebutuhan obat-obatan dan gizi anak, children kit dan baby kit yang harus terintegrasi dalam pasokan logistik ke posko-posko pengungsian
Selain itu, penting membangun kolaborasi dengan masyarakat dan dunia profesi dalam memastikan layanan psikososial dan dukungan keluarga, terutama anak-anak yang saat ini masih minim penanganan dan dalam situasi terdampak psikologis agar segera dilakukan assessment penanganan dukungan psikologis dengan melibatkan psikolog dan psikolog klinis.
Kementerian dan Lembaga terkait; Kemenag RI dan Kemendikbud RI agar segera melakukan upaya pendataan anak di posko-posko pengungsian untuk mendapat program mitigasi pendidikan kurikulum dalam situasi bencana.
Selain itu penting memastikan bantuan terhadap sekolah-sekolah dan madrasah serta Lembaga Pendidikan lainnya yang terdampak untuk segera diperbaiki agar menjadi prioritas mengembalikan situasi anak pada kondisi yang berangsur normal.
Kementerian Kominfo dan seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat bahu membahu mengedukasi literasi kebencanaan secara digital maupun social serta menghindari berita hoaks dan simpangsiurnya informasi gempa susulan yang menimbulkan kepanikan sosial. Untuk itu sangat penting dilakukan rechecking (pemastian kembali) supaya dapat menyeleksi dan tidak memberikan informasi yang tidak benar.
"KPAI mengajak seluruh warga masyarakat Cianjur menjadi bagian dalam melindungi anak-anak korban gempa dalam kerangka penguatan pemenuhan hak dan perlindungannya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak korban situasi darurat didalamnya mereka yang menjadi korban bencana alam memiliki hak atas pemenuhan hak dan perlindungan khusus agar anak-anak mendapat penanganan yang sesuai dengan tumbuh kembangnya serta menikmati kehidupan secara wajar," pungkasnya. (OL-6)
KPAI berkoordinasi dengan Tim Subdit Anak Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri terkait anak yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
KPAI meminta agar pemerintah daerah bisa menegakkan regulasi yang terang benderang soal komitmen menjauhkan anak dari industri rokok.
PERIZINAN rokok dengan berbagai rasa seperti buah-buahan, melalui vape dan pods meningkatkan penjualan rokok bentuk lain dikalangan anak dan remaja.
PERKAWINAN anak merupakan pelanggaran hak anak karena dilihat dari dampak yang berpotensi dialami anak tersebut. Misalnya dari segi pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua KPAI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara program siswa dikirim ke barak.
Jasra mengatakan desakan penghentian sementara program tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved