KEBIJAKAN Presiden Joko Widodo mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dinilai sebagai langkah yang serius. Hal itu ditunjukkan dengan tawaran Indonesia terkait peluang investasi di sektor ekonomi hijau atau green economy dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Indonesia dinilai memiliki kesempatan besar untuk memperkuat agenda dunia untuk menggalakkan ekonomi hijau melalui KTT G20 tahun ini. Sebab itu, langkah tepat bagi Presiden Jokowi untuk bisa mendorong kerjasama mewujudkan pembangunan ramah lingkungan (berkelanjutan) melalui transisi energi fosil ke energi terbarukan.
"Tentu kita sangat mendukung kebijakan tersebut, apalagi Presiden Joko Widodo sangat concern terhadap pengembangan EBT," kata Pemerhati Energi Terbarukan Dewanto Indra Khrisnadi kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/11).
Baca juga: Komunike B20 Harapan Pemulihan Ekonomi Global
Sebagai presidensi G20, Indonesia telah menunjukkan kesiapan mengembangkan EBT nasional. Presiden Jokowi mewujudkan komitmen itu dengan mengeluarkan Perpres No 12 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
Lenih jauh, Indra Khrisnadi mengatakan EBT ini boleh dikatakan energi masa depan karena semua negara sedang mengarah ke sana. Untuk itu, keinginan Presiden Jokowi ini sangat tepat dengan dukungan Sumber Daya Alam (SDM) yang melimpah di Indonesia.
"Pengurangan emisi gas rumah kaca dan kelestarian lingkungan jadi perhatian dunia. Ditambah lagi, persoalan bahan baku EBT ini sangat melimpah di Indonesia," lanjutnya.
Forum KTT G20 ini, lanjut Dosen Fakultas Teknik Universitas Pancasila (FTUP) itu, merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan (ramah lingkungan) melalui transisi energi fosil ke energi terbarukan, selain fokus pada masalah krisis ekonomi dan ancaman krisis pangan.
Alumnus Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) itu menambahkan beberapa EBT yang potensial dikembangkan antara lain, Biofuel, PLTS, dan lain-lainnya.
Pemerintah juga terus mendorong kapasitas EBT nasional. Targetnya adalah pada tahun 2025, harus sudah tercapai sebesar 23% hingga 25% dengan perkiraan investasi sebesar US$36,35 miliar.
Langkah pengembangan EBT juga disertai dengan langkah tegas lainnya yakni berupaya menghentikan pembangunan PLTU dan menargetkan pengakhiran operasi PLTU yang sudah jalan hingga 2050.
"Produksi CPO yang melimpah dari kelapa sawit bisa menjadi Biofuel. Ini potensial untuk dikembangkan. Begitupun dengan PLTS, saat ini komponennya sudah agak murah, sehingga bisa makin dipercepat untuk dikembangkan ke masyarakat," paparnya.
Yang jelas, kata Indra Khrisnadi, pengembangan mobil listrik harus terus dipacu. Karena itu menjadikan Indonesia sebagai produsen batere listrik dunia sangat masuk akal.
"Apalagi ketersediaan tambang Nikel, yang menjadi bahan baku pembuatan batere ini sangat banyak tersedia," pungkasnya.
Dengan semua yang dilakukan tersebut, maka Indonesia bergerak lebih cepat di antara negara-negara G20 lainnya. Sebab Indonesia memiliki modal yang kuat, SDA yang melimpah, untuk dimanfaatkan dalam rangka mendukung ekonomi hijau dunia. (RO/OL-1)
