Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Dikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa dalam suatu pemerintahan, diperlukan kombinasi antara birokrat dan swasta. Kombinasi tersebut bisa menghadirkan banyak perubahan yang lebih baik di tengah perkembangan zaman.
“Birokrat yang ada di sistem bergabung dengan tim lain, 50% berasal dari sektor swasta. Kombinasi ini terbukti menjadi kombinasi yang luar biasa antara swasta dan pemerintahan,” ujar Nadiem dalam Asean Youth Forum (AYF), Kamis (3/11).
Baca juga: Aptisi Sebut Hanya 6% Penduduk Indonesia Masuk Pendidikan Tinggi
Lebih lanjut, dia menjelaskan kombinasi itu sudah terjadi di lingkungan Kemendikbud-Ristek. Pada tahun pertama, pihaknya mampu melakukan banyak perubahan pada sistem pendidikan.
“Tahun pertama, kami membuat begitu banyak perubahan yang berbeda. Ada sejumlah besar perubahan, di antaranya menghapus Ujian Nasional,” imbuhnya.
Pada tahun kedua, hasil dari perubahan mulai terlihat dan kemudian pada tahun ketiga perubahan mendasar sudah bisa dirasakan. “Akhirnya kami semua terkejut. Melihat begitu banyak perubahan yang terjadi hanya dalam waktu tiga tahun,” terang Nadiem.
Baca juga: Kemendikbudristek dan UNICEF Luncurkan Modul Remaja Sehat Jiwa Raga
Menurutnya, pemimpin harus bisa bertahan dari berbagai bentuk kritik. Semua upaya perubahan membutuhkan waktu dan harus melewati berbagai tantangan. Sebelum akhirnya benar-benar merasakan hasil dari perubahan tersebut.
Adapun, program AYF diselenggarakan oleh Singapore International Foundation dengan kemitraan bersama National Youth Council. Program itu dibangun berdasarkan nilai ketahanan, kepemimpinan dan kohesi. Peserta terdiri dari pemimpin dan pemengaruh muda tingkat Asia Tenggara.(OL-11)
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved