Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin beserta istri Wury Ma’ruf Amin mengunjungi Museum Benteng Vredeburg di seberang Istana Kepresidenan Yogyakarta, Selasa pagi (25/10). Kunjungan dilakukan di sela-sela jalan santai, Wapres dan Ibu Wury ditemani Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, Suharja, berkeliling area benteng seluas kurang lebih 46.574 m persegi.
Saat memasuki ruang Diorama, Wapres dan Ibu Wury yang menampilkan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan di wilayah Yogyakarta.
Dengan antusias, Wapres dan Ibu Wury mendengarkan penjelasan Suharja mengenai gedung serta berbagai cagar budaya dan diorama yang terlihat dikelola dengan sangat baik.
Menurut penuturan Suharja, Wapres sangat mengapresiasi kehadiran museum sebagai sarana pendidikan bagi generasi muda.
“Beliau sangat care terhadap peran museum karena beliau berkenan berkunjung ke Benteng Vredeburg Yogyakarta dan mengapresiasi Museum sebagai (sarana) pendidikan karakter bagi generasi muda,” ungkapnya.
Suharja menjelaskan tata pameran yang ditampilkan di Museum Benteng Vredeburg menurut Wapres benar-benar menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta sejak zaman Sultan Hamengku Buwono I hingga saat ini. Hal ini pun salah satunya menyebabkan Kota Yogyakarta mendapat predikat sebagai Kota Perjuangan.
Informasi dari laman resmi Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Benteng Vredeburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta.
Berdirinya benteng Vredeburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Keraton Kasultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Kemudian Benteng Vredeburg dibangun sejak 1760 hingga 1787 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan dalih agar Beanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Namun, di balik dalih tersebut, ternyata Belanda mempunyai maksud tersendiri untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton.
Seiring berjalannya waktu, Benteng Vredeburg terus merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakata. Salah satunya pada masa penjajahan Inggris 1811-1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawfurd atas perintah Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles. Pada masa penguasaan Inggris ini, terjadi peristiwa penting di Benteng Vredeburg yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Keraton Yogyakarta pada 18 sampai 20 Juni 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoy.
Catatan sejarah lainnya, pada 5 Maret 1942, ketika Jepang menguasai Kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di Benteng Vredeburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Vredeburg digunakan pula sebagai markas Kempetei dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. (OL-12)
Pada 2025, Indonesia Social Responsibility Award (ISRA) digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebanyak 74 penghargaan dimenangkan oleh 51 perusahaan dari berbagai kategori dan nominasi.
MENYUSURI Lanskap Yogyakarta melalui Open Trip PORTA by Ambarrukmo Yogyakarta bukan sekedar kota
KANWIL Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bersama Polda DIY berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu jaringan narkoba internasional Malaysia-Indonesia.
POLITEKNIK Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) melakukan audiensi dengan Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, di Balaikota Timoho, Selasa (8/7/2025).
Penyakit leptospirosis kembali menarik perhatian setelah menimbulkan korban jiwa dan menginfeksi ratusan orang di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
KETUA UMUM Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Euis Nurlaelawati mengatakan isu pernikahananak dan poligami masih menjadi tantangan keluarga Muslim di Indonesia.
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved