Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SOSIALISASI masif alternatif obat penurun panas yang aman harus segera dilakukan untuk melindungi anak-anak dari ancaman gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian.
"Terus bertambahnya penderita gagal ginjal akut yang meninggal harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah yang cepat dan tepat. Sosialisasi alternatif obat penurun panas anak yang aman harus masif dilakukan," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/10).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat per Selasa (18/10) jumlah penderita gangguan ginjal akut misterius mencapai 206 kasus yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Dari total jumlah penderita itu, 99 di antaranya meninggal dunia.
Kemenkes dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran lebih jauh tentang kasus tersebut. Gangguan ginjal akut misterius itu diduga karena keracunan (intoksikasi) etilen glikol seperti yang terjadi di Gambia. Puluhan anak di negara itu meninggal karena mengonsumsi parasetamol sirup yang mengandung senyawa etilen glikol.
Menurut Lestari, upaya pencegahan harus dilakukan dengan segera lewat langkah-langkah yang terukur. Penguatan upaya pengawasan terhadap kandungan bahan berbahaya pada obat-obatan yang beredar di tanah air, ujarnya, harus terus ditingkatkan dan disempurnakan.
Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, informasi terkait sejumlah langkah alternatif obat penurun panas yang aman bagi anak, harus masif dilakukan. Para pemangku kepentingan, tegas Rerie, juga harus mampu memberikan informasi yang pasti terkait sejumlah obat penurun panas yang mengandung bahan berbahaya bagi anak.
Jangan sampai, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, ketidakpastian informasi terkait obat yang berbahaya dan cara aman untuk menurunkan panas anak menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat. Penanganan kasus yang menyasar anak-anak sebagai korban ini, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR dari Dapil II Jawa Tengah, harus benar-benar ditangani hingga tuntas untuk mencegah pertambahan jumlah kematian anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa.
Di masa sering terjadinya cuaca ekstrem yang rawan penyebaran penyakit saat ini, Rerie mendorong agar pola hidup sehat di setiap keluarga harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh setiap anggota keluarga dari ancaman penyakit. (OL-14)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan redistribusi guru sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan mutu pembelajaran
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan ekosistem digital demi mendukung kreativitas anak bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemanfaatan perpustakaan sebagai bagian upaya peningkatan minat baca dan literasi generasi penerus bangsa.
DALAM menghadapi ketidakpastian politik internasional, Indonesia harus konsisten mempertahankan sikap sebagai pendukung perdamaian abadi, sesuai amanat konstitusi.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat soroti rendahnya nilai TKA SMA (Matematika 36,10). Desak perbaikan sistem pendidikan & fokus nalar kritis.
Data BPS dalam Survei Sosial Ekonomi pada Maret 2024, sekitar 22,5 juta orang atau 8,23% penduduk Indonesia menyandang disabilitas.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved