Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung. Petinggi sejumlah kampus lain juga dimintai keterangan.
Humas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Adhitya Angga Pratama, saat dihubungi, membenarkan bahwa Rektor Untirta, Fatah Sulaiman dipanggil untuk diperiksa KPK terkait kasus suap di Universitas Lampung (Unila). Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut dilakukan di Polresta Bandar Lampung pada 30 Oktober 2022 lalu.
Namun, Angga menegaskan bahwa pemanggilan dan pemeriksaan tersebut terkait posisi Fatah Sulaiman sebagai Ketua Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Wilayah Barat. "Pemanggilan tersebut Pak Fatah kapasitasnya sebagai Ketua BKS PTN Barat," ungkap Angga, Senin (10/10).
Pemeriksaan, lanjut dia, sebatas kewenangan Fatah Sulaiman sebagai Ketua BKS PTN Wilayah Barat. "Proses pemeriksaan KPK tersebut lebih menekankan pada tugas pokok dan fungsi selaku ketua BKS PTN Barat. KPK juga menanyakan ragam kegiatan yang ada di BKS-PTN Wilayah Barat yang saat ini dikomandoi Pak Fatah," tambah Angga.
Selain itu, Angga menjelaskan ada sekitar 30 rangkaian kegiatan di bawah koordinasi BKS-PTN Wilayah Barat dengan jumlah peserta terdiri dari 25 perguruan tinggi negeri. Seleksi Masuk Mandiri (SMM) Wilayah Barat adalah salah satunya.
"Jadi SMM Wilayah ini dikonsorsiumkan supaya SMM ini lebih berkualitas dan tidak sendiri-sendiri seperti dulu,” imbuh Angga. (N-2)
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved