Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
LINGKUNGAN belajar yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan intoleransi, serta tindak kekerasan lainnya, harus konsisten direalisasikan lewat sinergi antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini untuk menciptakan anak bangsa yang mampu mengamalkan nilai-nilai kebangsaan.
"Upaya pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar yang bebas dari intoleransi dan diskriminasi, serta tindak kekerasan harus kita dukung sepenuhnya untuk menciptakan generasi penerus yang memahami nilai-nilai kebangsaan yang luhur warisan para pendiri bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/10).
Dugaan praktik diskriminasi dalam lingkungan belajar pada lembaga pendidikan yang mengemuka di media sosial dalam beberapa tahun belakangan, harus mendapat perhatian serius agar sejumlah permasalahan yang ada bisa segera diatasi.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, pada Jumat (7/10) merilis pernyataan tertulis berisi keprihatinannya atas dugaan diskriminasi yang dialami oleh pelajar beragama Kristen di SMAN 2 Depok, Jawa Barat dalam menjalankan ritual pagi. Menurut Mendikbudristek, amanat Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas mengamanatkan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
Lestari mendukung respon segera Mendikbudristek dalam menanggapi dugaan praktik diskriminasi di lingkungan sekolah. Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap respon segera itu juga dibarengi langkah klarifikasi dan investigasi yang memadai terkait dugaan diskriminasi yang terjadi, sehingga upaya perbaikan yang diharapkan benar-benar terealisasi dengan baik.
Praktik diskriminasi di sekolah, ujar Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, berdasarkan sejumlah penelitian biasanya dilatarbelakangi sejumlah penyebab antara lain perbedaan latar belakang sosial, perbedaan etnis tertentu, keterbatasan fisik, kekuasaan kelompok kuat dan kelompok lemah atau mayoritas dan minoritas.
Di tengah keberagaman kondisi masyarakat yang kita miliki, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk konsisten menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkeadilan dan tidak diskriminatif lewat sistem, kebijakan dan pengawasan yang didukung semua pihak.
Karena itu, Rerie juga mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat bersama-sama memahami untuk kemudian menegakkan prinsip- prinsip toleransi, antidiskriminasi, kebhinnekaan, keadilan dan hak azasi manusia dalam keseharian, termasuk dalam lingkungan pendidikan. (RO/OL-15)
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu
Rumah Pendidikan menyediakan layanan spesifik bagi berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari Ruang Guru dan Tenaga Kependidikan, Ruang Murid, Ruang Bahasa, hingga Ruang Sekolah.
Data 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, masih di bawah rata-rata nasional.
Wamenag Romo R Muhammad Syafi’i mengungkapkan masjid harus menjadi pusat pembinaan umat yang holistik, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai episentrum transformasi sosial
Unjaya menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Perguruan Tinggi.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved