Perkuat Manajemen Data untuk Intervensi Kebijakan Penurunan Stunting di Daerah

PRESIDEN Joko Widodo telah memberi arahan untuk mempercepat penurunan stunting secara nasional. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting, dengan target yang ditetapkan sebesar 14% di tahun 2024.

Sekretaris Utama BKKBN Tavip Agus Rayanto mengungkapkan, pentingnya pengelolaan dan penggunaan data untuk melakukan intervensi penurunan stunting di lapangan. 

“Dari data Pendataan Keluarga (PK) 2021 ini bisa digunakan membantu kepala daerah dalam menyelesaikan masalah pembangunan keluarga, khususnya terkait dengan stunting,” ujarnya dalam Webinar Nasional: Generasi Bebas Stunting Seri 3 dengan topik Penguatan Manajemen Data di Lapangan yang digelar BKKBN berkerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tanoto Foundation, Selasa (20/9).

Selain data PK21 yang sudah ada, BKKBN juga melakukan pemutakhiran data PK pada 2022. Hal itu, kata Tavip, dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam intervensi program penurunan stunting dan juga kemiskinan ekstrim.

“Memperkuat pengelolaan dan penggunaan data ini untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Sehingga pada akhirnya target penurunan stunting 14% tahun 2024 dapat diwujudkan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Abdul Rahman Mahmud menyebut, manajemen data menjadi salah satu strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang dalam pencegahan dan penurunan stunting. Dengan data yang memadai, yakni berbasis by name by address, intervensi program dapat dilakukan tepat sasaran.

“Kami melalui Dinas Kesehatan di Kabupaten Pinrang melakukan manajemen data. Upaya lain adalah penguatan terhadap sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Ini adalah sesuatu yang sifatnya satu sama lain saling mendukung dalam rangka bagaiman dinas kesehatan upaya pencegahan dan penurunan stunting,” jelasnya.

Terkait pengelolaan dan penggunaan data dalam mengambil keputusan, pihaknya telah melaksanakan PK-22, verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting pada Juli 2022, pelaksanaan rekonsiliasi data kasus stunting dan keluarga berisiko. Selain itu juga pembentukan tim TPPS dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan dan tim TPK yang tersebar ke desa/kelurahan.

“Juga penunjukan pengolah data/operator pada setiap kecamatan, pelaksanaan audit kasus stunting dan pelalayan KB,” imbuhnya.

Baca juga : Padang Canangkan Gebu Ganting untuk Perangi Stunting

Abdul menambahkan, sejak 2018, prevalensi stunting di Kabupaten Pinrang terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada 2018 tercatat prevalensi stunting mencapai 43,6%, kemudian turun menjadi 27,6% di 2019 dan 24,5% di 2021.

Bupati Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Winarti membeberkan, pihaknya juga memaksimalkan penggunaan data untuk mempercepat program penurunan stunting. Manajemen data menjadi salah satu strategi dalam mendukung pengambilan kebijakan.

“Manajemen data yang dilakukan itu seperti mengelola dan menganalisa data-data dari aplikasi elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan Pendataan Keluarga 2021 (PK21) untuk memperoleh informasi status gizi individu baik balita maupun ibu hamil secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan guna penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan gizi,” terang Winarti.

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah menganalisa situasi di lapangan, menentukan lokus penanganan stunting, sinergitas dan kolaborasi serta melakukan berbagai inovasi.

Tulang Bawang sendiri merupakan kabupaten dengan angka stunting terendah di Provinsi Lampung. Berkat kerja keras seluruh pihak, Tulang Bawang juga memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung dan masuk 5 besar nasional capaian stunting terendah.

“Prevalensi stunting di Kabupaten Tulang Bawang tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 32,49% pada tahun 2018 menurut Riskesdas menjadi 9,5% pada tahun 2021 menurut SSGI,” kata Winarti.

Sementara itu, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta Tuty Kusumawati melaporkan, inovasi yang telah dilakukan adalah dengan menggerakkan Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPK terdiri dari bidan, penyuluh KB dan TP-PPK dengan memaksimalkan dukungan teknologi digital.

“Kalau di Jakarta ada 76.114 TPK yang direkrut sejak tahun 2019 yang lalu. Ini melakukan pendampingan kepada keluarga dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui PK21 yang diintegrasikan dengan jaring Jakarta kemudian menggerakkan masyarakat,” ucapnya.

Prevalensi stunting di ibu kota memang belum turun secara signifikan. Pada 2019 tercatat 19,96% dan turun menjadi 16,8% pada 2021. Namun, target 14% di 2024 tetap menjadi fokus pemerintah daerah untuk terus melakukan intervensi kebijakan yang berbasis pada data.(RO/OL-7)