Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PELAKSANA tugas (Plt) Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan perencanaan mitigasi bencana menjadi lebih kompleks karena adanya perubahan iklim. Karenanya, kesiagaan setiap saat untuk menangani semua jenis bencana diperlukan.
"Fase-fase musim yang kita kenal sejak kecil sudah bergeser nggak karuan. Kadang kita punya musim hujan di Juni, Juli, Agustus, banjir bandang, tanah longsor sangat banyak di periode itu. Itu membuat kita membutuhkan effort yang lebih besar saat kita mau mengurangi dampaknya," kata Abdul, Selasa (20/9).
Abdul mengungkapkan, saat ini saja berbagai wilayah dilanda bencana banjir dan kekeringan di waktu yang bersaman. Pada Agustus 2022, sebagian besar daratan Tiongkok kekeringan. Namun demikian, Korea Selatan mengalami banjir besar.
Selanjutnya, di Indonesia sendiri, meskipun BMKG telah mengeluarkan prediksi musim hujan datang lebih awal, namun ada sejumlah wilayah yang kini justru tengah mengalami kekeringan.
"Pemda harus bisa meningkatkan kesiapsiagaan, tidak hanya pada satu jenis bencana saja tapi pada waktu yang bersamaan, seperti misalnya Pemda Aceh waspada banjir, tapi saat yang bersamaan waspada karhutla juga," ucapnya.
Baca juga: Menteri LHK Sampaikan Pesan Mitigasi Iklim di Milad USK
BNPB, ucap dia, telah memasukkan opsi perubahan waktu agar tidak kecolongan dalam mempersiapkan masyarakat. Ia juga mengimbau agar pemda benar-benar melihat faktor lingkungan dalam melakukan rencana mitigasi bencana.
"Karena faktor cuaca ini sudah siklunya, meskipun kemudian bukan cuaca yang menggenerate perubahan iklim, tapi lingkungan. Sepertialih fungsi lahan dan sebagainya. Dampaknya memang tidak akan berasa saat itu, tapi bisa 10 tahun ke depan," pungkas dia.(OL-5)
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
Hngga kini, banjirasih mengenangi lima kecamatan di Kabupaten Lamongan. Antara loan, Kecamatan Kalitengah, Deket, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.
KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Suharyanto memastikan penanganan bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah tetap berjalan dengan optimal.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 2.453 jiwa terdampak telah mengungsi ke lokasi yang dinilai lebih aman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved