KOMISI Informasi (KI) diminta agar lebih adaptif terhadap
teknologi digital. Ini penting untuk menjaga transparansi dan
keterbukaan informasi kepada publik.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) ke-11 Komisi Informasi (KI) se-Indonesia, di Bandung, Senin (5/9).
"Komisi Informasi ini harus mulai beradaptasi dengan disrupsi digital. Harus ditinggalkan penanganan manual, harus serba digital. Ini bagian dari pelayanan publik sekaligus transparansi," kata Emil.
Menurut dia, selain disrupsi teknologi, kondisi global mengalami
perubahan kebiasaan akibat pandemi. Begitu pula ancaman pemanasan global atau global warming sudah mulai dirasakan.
"Contohnya pemanasan global, di muara Gembong, Bekasi, sudah 700 hektare tenggelam. Sertifikat ada tapi tanahnya sudah dipenuhi air. Ini menjadi tantangan bagi kita pelayan publik, termasuk Komisi Informasi," katanya.
Jawa Barat, menurut mantan Wali Kota Bandung, itu, perlu berbangga karena mendapat indeks keterbukaan informasi publik nomor satu di seluruh Indonesia. Ini perjuangan panjang dan patut mendapat apresiasi.
"Keterbukaan informasi ini harus menjadi ekosistem. Karena, saya
mendorong agar lembaga di provinsi untuk menyelenggarakan keterbukaan
informasi," ucapnya.
Emil juga mengajak insan media untuk proaktif ikut menginformasikan lembaga-lembaga di Provinsi Jawa Barat yang belum terbuka. "Kalau ada masalah, kita selesaikan sesuai mekanisme. Jika ada institusi di Jawa Barat, saya sudah mendorong semuanya. Media juga tolong, jika ada yang kurang informatif, yuk kita perbaiki bareng-bareng."
Kepada Ketua Komisi Informasi RI, dia mengaku sudah menawarkan diri untuk membantu dan mendukung jika diminta. "Kalau Jawa Barat diminta untuk berkeliling memberikan bantuan, dukungan dan reformasi, kita siap. Karena semangatnya kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi karena kita NKRI." (N-2)
