Bamsoet: Hanya 10% Angkatan Kerja Indonesia Lulus Perguruan Tinggi

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menyebut bahwa 10%-12% angkatan kerja Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi (PT). Angka tersebut sangat kecil dibandingkan dengan total angkatan kerja Indonesia yang mencapai 138 juta orang.

"Dari sekitar 138 juta angkatan kerja pada tahun 2020, hanya sekitar 10%-12% saja yang merupakan lulusan perguruan tinggi," ujarnya dalam Acara Puncak Does Natalis Universitas Terbuka (UT) ke-38 Tahun, Minggu (4/9).

Fakta lainnya, kata Bamsoet, setiap tahun ada sekitar 3,7 juta lulusan SMA dan sekolah sederajat. Dari angka tersebut, sekitar 1,9 juta orang diantaranya tidak mampu atau tidak melanjutkan kuliah karena faktor ekonomi.

Baca juga: Erick Thohir Apresiasi Keberhasilan Bio Farma Kembangkan Vaksin Covid-19

Baca juga: Penyaluran BLT Harus Tepat Sasaran Maka Perlu Kepastian Data KPM

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut merupakan tanggung jawab perguruan tinggi seperti UT dan juga pemerintah. Menurutnya, perguruan tinggi dan pemerintah harus bisa memberikan pendidikan yang murah bagi masyarakat.

"Dan saya setuju ke depan harus ada langkah-langkah yang berani dari pemerintah untuk memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan ke pendidikan 20% dari APBN untuk sebesar-besarnya bagi pendidikan masyarakat," tegas Bamsoet.

Dijelaskannya, setiap tahun sekitar 20% atau sekitar Rp600 triliun dari total Rp3.000 triliun APBN telah dialokasikan untuk pendidikan. Bila sebagian kecil dana tersebut dialokasikan untuk beasiswa dan terus meningkat jumlahnya di setiap tahun, maka akses pendidikan yang murah bagi rakyat Indonesia bisa terjangkau.

Bamsoet menegaskan bahwa sudah saatnya pemerintah memikirkan akses pendidikan yang terjangkau. Hal itu sesuai dengan amanat UU pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 e bahwa tanggung jawab negara adalah pendidikan kepada rakyatnya.

"Nah kalau kita sudah ada pendidikan gratis bagi siswa, sekarang mulai dipikirkan pendidikan gratis bagi mahasiswa Indonesia. Ini bisa dimulai dengan pemberian beasiswa," ucapnya.

"Inilah yang kita cita-citakan tidak boleh ada lagi kita mendengar ada warga Indonesia yang tidak kuliah karena faktor ekonomi," tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi UT dalam memberi akses pendidikan yang tidak terbatas. Dengan biaya yang murah dan layanan pendidikan mudah dijangkau, UT telah mendukung pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia.

Di usia UT yang ke-38 tahun, diharapkan inovasi dan terobosan baru bisa terus dikembangkan, termasuk memanfaatkan teknologi. Sehingga, akses pendidikan tinggi makin terbuka dan makin banyak putra-putri bangsa yang merasakan dampaknya.

"UT bisa mengundang dosen-dosen tamu dari luar negeri tanpa harus datang ke Indonesia melalui teknologi yang sudah ada sekarang ini maupun berbagai model-model yang ada dari berbagai kampus di luar negeri bisa dishare kepada mahasiswa kita di tanah air," kata dia.

Rektor UT, Prof. Ojat Darojat mengungkapkan bahwa angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia baru mencapai 31,11%. Angka tersebut masih jauh bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang sudah di atas 40%.

"Kita telah menyampaikan gagasan wajib kuliah bagi anak-anak SMA dalam rangka meningkatkan APK pendidikan tinggi agar tidak semakin ketinggalan jauh dari negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, Thailand yang sudah diatas 40%," terangnya.

Lantas, kata Ojat, dibutuhkan dukungan politik, dukungan kebijakan untuk mewujudkan gagasan tersebut. Apalagi, Indonesia akan memasuki bonus demografi yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kemajuan bangsa.

"Dengan adanya dukungan kebijakan yang baik, yang memberikan kepada masyarakat termasuk mereka yang kurang mampu maka program wajib kuliah ini dapat dilaksanakan depan. UT menjadi pilihan masyarakat dengan biaya yang sangat terjangkau, dengan kualitas yang dapat dipertahankan, serta dengan cara belajar yang fleksibel. UT adalah jawabannya. Making higher education open to all," kata Ojat.

Dewan Pengawas UT, Prof. Ainum Naim mengatakan bahwa bahwa kritik terhadap perguruan tinggi dalam memberi akses pendidikan yang luas. Di era teknologi digital saat ini, apakah universitas masih seperti masa lampau ataukah terus berkembang dalam memberi layanan pendidikan dan mengembangkan inovasi baru.

"Perguruan tinggi ini harus siap bagaimana kalau biaya kuliah ini menjadi nol atau sangat murah sebagaimana orang menikmati fasilitas online sekarang ini," tuturnya.

Lantas, perguruan tinggi seharusnya mulai memikirkan untuk lebih berinovasi dalam mencari dana pendidikan. Dunia usaha dan industri merupakan partner yang harus dimaksimalkan perguruan tinggi.

"Ini yang menjadi tantangan kita dan saya yakin UT juga sudah mempunyai menu, sudah memikirkannya bagaimana untuk menghasilkan orang-orang yang bisa mengantisipasi perubahan dengan skill yang diperlukan di masa datang," tandasnya. (H-3)