Bantuan Tepat Sasaran Harus Jadi Perhatian Semua Pihak

PASTIKAN bantuan sosial dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana kenaikan harga BBM tepat sasaran lewat persiapan penyaluran yang matang dan transparan. 

"Pemerintah sedang berupaya melindungi masyarakat yang berpotensi terdampak gejolak kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, lewat mekanisme bantuan sosial yang harus sama-sama kita jaga keberhasilannya," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/9). 

Pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (29/8), mengungkapkan bantuan sosial (bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun telah disiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat. 

Bantuan sosial tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah  kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM.

Ketiga jenis bansos tambahan yang disiapkan itu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp 12,4 triliun, subsidi upah pekerja senilai Rp 9,6 triliun dan bansos dari Pemda senilai Rp2,17 triliun. 

Menurut Lestari, beragamnya jenis bantuan dengan instansi  penanggung jawab yang berbeda menuntut adanya transparansi dan kolaborasi yang baik, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan manfaat. 

Rerie, sapaan akrab Lestari menilai kesiapan aparat setiap instansi dalam proses penyaluran bantuan harus benar-benar dipastikan. 

Selain itu, tambah Rerie, data penerima bantuan juga harus dipastikan keakuratannya untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berharap bantuan sosial yang diberikan Pemerintah benar-benar mampu meringankan beban masyarakat di tengah dampak gejolak ekonomi dunia. 

Menurut Rerie, perhatian serius para pemangku kepentingan harus ditujukan pada proses penyaluran bantuan sosial yang diberikan Pemerintah, dalam rangka memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. 

Rerie juga mengajak segenap lapisan masyarakat untuk ikut aktif dalam mengawal proses penyaluran bantuan sosial sehingga upaya Pemerintah meringankan beban masyarakat dapat terealisasi dengan baik. (OL-8)