Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
DEKAN Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Muammar Muhammad Bakry mengatakan berbangsa dan bernegara merupakan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.
"Jadi, kita bernegara dan berbangsa itu adalah sesungguhnya fitrah manusia. Itu tertuang dalam Al Quran Surat Al Hujurat ayat 13, yang tertulis 'wahai manusia sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal'," kata Muammar seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu (24/8).
Dengan demikian, menurut dia, apabila berbangsa dan bernegara dianggap oleh pihak tertentu sebagai tagut ataupun kafir, maka anggapan itu berarti menyalahi kodrat Ilahi, kodrat sebagai manusia, atau naluri manusia.
Imam Besar Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Sulawesi Selatan, itu menjelaskan sejatinya tidak ada hal secara baku atau ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai praktik ataupun konsep yang ditawarkan dalam Alquran dan hadis mengenai model negara.
Yang ada, kata dia, adalah mengenai prinsip berbangsa dan bernegara sehingga narasi negara kafir dan tindakan mengharamkan nasionalisme itu terpatahkan.
"Yang ada adalah prinsip-prinsip bernegara dan berbangsa dalam Al Quran dan hadis yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW, misalnya musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan. Itulah yang harus dibangun," jelas Muammar.
Oleh karena itu, tambah dia, sejatinya Pancasila menawarkan hal-hal yang persis seperti yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW dalam konsep Piagam Madinah. Menurutnya, Pancasila merupakan hasil kemahiran para pendiri bangsa ini dalam merumuskan negara Indonesia dengan menggunakan asas Pancasila.
Baca juga: Pembangunan Kepemudaan Harus Berkolaborasi dan Libatkan Sektor Lain
Kemudian terkait dengan narasi haramnya negara dan praktik nasionalisme, menurut Muammar, hal tersebut muncul karena adanya pihak-pihak tertentu yang keliru memahami dalil Al Quran atau hadis.
"Maka tentunya, kita luruskan dengan dalil yang sama, Nabi Muhammad itu sudah mengatakan bahwa suatu saat ada umatku yang merusak Al Quran dan hadis dengan pemahaman yang keliru. Itu yang sekarang terjadi saat ini," kata dia.
Dengan demikian, dia menilai kelompok yang kerap merongrong Pancasila dengan dalil haram patut diduga tidak memahami makna ayat-ayat Alquran atau bahkan memang sengaja berencana merusak pemahaman moderat dan persatuan anak bangsa.
Muammar berharap segenap pihak, khususnya tokoh agama dan pemerintah mampu lebih proaktif menarasikan wacana keagamaan yang moderat sebagai jihad untuk kemajuan bangsa.
"Jangan sampai kita menjadi silent majority (mayoritas bisu). Kita tertidur, padahal masyarakat sedang membutuhkan wacana-wacana keislaman yang sejuk. Harus ada keberanian sebagai jihad kita untuk menarasikan lebih masif wacana-wacana keislaman itu," kata dia.
Di samping itu, lanjut Muammar, kerja sama semua pihak dibutuhkan, terutama melalui penguatan solidaritas antarkelompok masyarakat sipil dengan mengerahkan kekuatan ormas keagamaan yang moderat.
"Melalui langkah itu, pemahaman keagamaan lahir dari bawah sehingga tidak ada pula kesan bahwa pemerintah ini mencekoki dan memaksa pemahaman mereka tersendiri. Jadi, saya kira kekuatan bottom-up serta top-down perlu ada secara regulatif dan harus lebih masif dari bawah," ucap dia. (Ant/OL-16)
Menag Nasaruddin Umar menegaskan upaya mencegah intoleransi memerlukan sesuatu yang lebih kuat daripada peraturan pemerintah atau undang-undang. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama akan bergerak cepat dalam menangani berbagai kasus intoleransi yang masih terjadi di sejumlah daerah.
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyatakan menyiapkan dua pendekatan agar insiden perusakan rumah doa di Padang, Sumatra Barat tak terulang
Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak jajaran Kementerian Agama untuk mengedepankan Kurikulum Cinta sebagai strategi utama dalam menyelesaikan kasus intoleransi yang terjadi.
GEMPAR Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi Menteri dan Wakil Menteri Agama terkait insiden intoleransi di Padang
MAARIF Institute for Culture and Humanity menanggapi soal kasus perusakan rumah doa milik umat Kristiani di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatra Barat.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved