Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
DEKAN Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Muammar Muhammad Bakry mengatakan berbangsa dan bernegara merupakan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.
"Jadi, kita bernegara dan berbangsa itu adalah sesungguhnya fitrah manusia. Itu tertuang dalam Al Quran Surat Al Hujurat ayat 13, yang tertulis 'wahai manusia sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal'," kata Muammar seperti dilansir Antara di Jakarta, Rabu (24/8).
Dengan demikian, menurut dia, apabila berbangsa dan bernegara dianggap oleh pihak tertentu sebagai tagut ataupun kafir, maka anggapan itu berarti menyalahi kodrat Ilahi, kodrat sebagai manusia, atau naluri manusia.
Imam Besar Masjid Al Markaz Al Islami Makassar, Sulawesi Selatan, itu menjelaskan sejatinya tidak ada hal secara baku atau ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai praktik ataupun konsep yang ditawarkan dalam Alquran dan hadis mengenai model negara.
Yang ada, kata dia, adalah mengenai prinsip berbangsa dan bernegara sehingga narasi negara kafir dan tindakan mengharamkan nasionalisme itu terpatahkan.
"Yang ada adalah prinsip-prinsip bernegara dan berbangsa dalam Al Quran dan hadis yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW, misalnya musyawarah, keadilan, dan kemanusiaan. Itulah yang harus dibangun," jelas Muammar.
Oleh karena itu, tambah dia, sejatinya Pancasila menawarkan hal-hal yang persis seperti yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW dalam konsep Piagam Madinah. Menurutnya, Pancasila merupakan hasil kemahiran para pendiri bangsa ini dalam merumuskan negara Indonesia dengan menggunakan asas Pancasila.
Baca juga: Pembangunan Kepemudaan Harus Berkolaborasi dan Libatkan Sektor Lain
Kemudian terkait dengan narasi haramnya negara dan praktik nasionalisme, menurut Muammar, hal tersebut muncul karena adanya pihak-pihak tertentu yang keliru memahami dalil Al Quran atau hadis.
"Maka tentunya, kita luruskan dengan dalil yang sama, Nabi Muhammad itu sudah mengatakan bahwa suatu saat ada umatku yang merusak Al Quran dan hadis dengan pemahaman yang keliru. Itu yang sekarang terjadi saat ini," kata dia.
Dengan demikian, dia menilai kelompok yang kerap merongrong Pancasila dengan dalil haram patut diduga tidak memahami makna ayat-ayat Alquran atau bahkan memang sengaja berencana merusak pemahaman moderat dan persatuan anak bangsa.
Muammar berharap segenap pihak, khususnya tokoh agama dan pemerintah mampu lebih proaktif menarasikan wacana keagamaan yang moderat sebagai jihad untuk kemajuan bangsa.
"Jangan sampai kita menjadi silent majority (mayoritas bisu). Kita tertidur, padahal masyarakat sedang membutuhkan wacana-wacana keislaman yang sejuk. Harus ada keberanian sebagai jihad kita untuk menarasikan lebih masif wacana-wacana keislaman itu," kata dia.
Di samping itu, lanjut Muammar, kerja sama semua pihak dibutuhkan, terutama melalui penguatan solidaritas antarkelompok masyarakat sipil dengan mengerahkan kekuatan ormas keagamaan yang moderat.
"Melalui langkah itu, pemahaman keagamaan lahir dari bawah sehingga tidak ada pula kesan bahwa pemerintah ini mencekoki dan memaksa pemahaman mereka tersendiri. Jadi, saya kira kekuatan bottom-up serta top-down perlu ada secara regulatif dan harus lebih masif dari bawah," ucap dia. (Ant/OL-16)
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
negara gagal memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama menyusul adanya peristiwa persekusi dan intoleransi Kampung Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku prihatin terjadinya insiden di Kecamatan Cidahu, pekan lalu. Peristiwa tersebut mendapat perhatian berbagai elemen sehingga menjadi isu nasional.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding mengatakan kasus intoleransi di Sukabumi disebut sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi dinilai gagal mencegah adanya kasus intoleransi, salah satunya ialah pembubaran retreat pelajar Kristen di Sukabumi.
Dialog antaragama merupakan sarana yang sangat penting bagi mahasiswa untuk meningkatkan daya kritis, membangun hubungan antaragama yang baik dan bermakna.
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pentingnya peran pengajar dalam menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila secara holistik.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved