Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KELUARGA Alumni Universitas Trisakti (IKA Usakti) menggelar rapat pimpinan pleno penetapan susunan kepengurusan organisasi di Jakarta, Sabtu (13/8).
Ketua Umum IKA Usakti Tb Robby Budiansyah mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah pemetaan program dan indikator kinerja IKA Usakti periode 2022-2025.
Setelah terpilih sebagai pejabat Ketua Umum, Robby menjelaskan bahwa program IKA Usakti selanjutnya adalah melaksanakan agenda program kerja agar pelaksanaan kerja organisasi ke depannya berjalan sesuai target.
Dalam keterangan pers, Minggu (14/8), Robby mengatakan IKA Usakti dan almamater memiliki visi \dalam periode tersebut 'Membangun Kolaborasi Partnership Guna Menuju Alumni Usakti Inspiratif Professional yang Siap Mendukung Pembangunan Nasional NKRI'. (RO/OL-09)
FCTC bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan karena belum diratifikasi di Indonesia.
Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti hari ini (12/11) menggelar prosesi wisuda bagi 1.137 mahasiswa di Jakarta Convention Center (JCC).
Seminar ini membahas kesiapan sektor bisnis Indonesia dalam menghadapi regulasi EUDR yang akan berlaku pada Januari 2025 untuk perusahaan besar dan pertengahan 2025 untuk petani skala kecil.
Dalam sesi peninjauan, para peserta dapat melihat langsung fasilitas dan layanan yang ditawarkan oleh Usakti Prima Medika dan Usakti Foodhall
Rangkaian program Master Studies in Sustainable Development and Management (MASUDEM) kini memasuki rangkaian penyelenggaraan Summer School.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved