SEJARAH berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai konflik dan masalah yang datang dari luar, bahkan dari dalam negeri. Berbagai upaya untuk mengganggu kedaulatan negara dan upaya merebut kekuasaan dari tangan demokrasi yang sah tertulis dalam sejarah NKRI.
Salah satu peristiwa yang ditujukan untuk mengganggu kedaulatan NKRI salah satunya peristiwa DI/TII. Berikut ulasannya.
Sejarah pemberontakan DI/TII
Melansir dari situs Kemendikbud, gerakan Darul Islam (DI) yang berafiliasi dengan Tentara Islam Indonesia (TII) mulai terbentuk pada 1948 yang terpusat pada lima daerah besar di Indonesia. Di Jawa Barat, dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang merupakan penggagas pertama gerakan DI/TII dimulai dari 1948 hingga 1962.
Di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah dimulai dari 1949 hingga 1950. Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, mulai dari 1950 hingga 1965.
Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hadjar dimulai dari 1950 hingga kematian Ibnu Hadjar pada 1965. Di Aceh, yang dipimpin oleh Daud Beureueh dimulai dari 1953 hingga 1962 yang diakhiri dengan musyawarah.
Tujuan dan latar belakang pemberontakan DI/TII
Pada dasarnya, pemberontakan dimaksudkan untuk mengganggu kedaulatan NKRI melalui pengambilan kekuasaan dari pemerintah sah. Pemberontakan DI/TII dipelopori oleh berbagai alasan dari daerah yang ikut terlibat. Namun, mayoritas alasan disebabkan oleh ketidakpuasan akan kebijakan pemerintah.
Di Jawa Barat, Kartosuwiryo membentuk DI/TII sebagai bentuk protes dan ketidakpuasannya atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Bentuk protes dilayangkan dengan mendirikan negara dengan kedaulatan sendiri. Jawa Tengah juga memiliki alasan yang identik dengan Jawa Barat yaitu ketidakpuasan daerah akan persetujuan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya.
Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar dan Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar terkait militer. Keduanya memang berasal dari latar belakang militer. Di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakkar kecewa akan reorganisasi APRIS/TNI yang membuat banyak bawahannya yang tidak bisa diterima. Kalimantan Selatan juga memiliki alasan yang sama.
Di Aceh, yang dipimpin oleh Daud Beureueh, disebabkan kekecewaan terhadap Soekarno yang ingkar bahwa Aceh akan dijadikan daerah istimewa dengan hak untuk menjalankan syariat Islam tersendiri. (OL-14)
