Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PELAKSANAAN ibadah haji 2022 telah selesai. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan sejumlah kritik terkait pelaksanaan haji pada tahun ini.
Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan menerima kritik tersebut agar pelaksanaan haji di tahun mendatang lebih baik lagi.
"Semua masukan akan kami olah kembali, kami akan terima sebagai masukan-masukan yang pasti untuk perbaikan pelaksanaan haji 2023 yang akan datang," kata Zainut saat ditemui usai peluncuran program inkubasi wakaf produktif, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Utara, Senin (25/7) malam.
Baca juga: 27 Jemaah Haji Indonesia Terkonfirmasi Covid-19
Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji tahun ini sudah berjalan dengan baik. Gelombang pertama sudah bergerak untuk kembali ke Indonesia.
"Alhamdulillah penyelenggaraan ibadah haji sudah berjalan dengan baik, lancar, dan sekarang ini puncak haji sudah berjalan tinggal dua tahap, ada yang gelombang pertama itu bergerak untuk pemulangan ke Indonesia ke tanah air, sementara gelombang kedua sudah bergerak menuju Madinah. Tentunya nanti mereka secara bertahap akan kembali ke tanah air," kata Zainut.
Ia berharap para peserta ibadah haji dapat tetap menjaga kesehatan, mengingat kasus covid-19 di Indonesia kembali meningkat.
"Kami harap mereka selama melaksanakan ibadah di tanah suci tetap menjaga kesehatannya, apalagi sekarang di tanah air juga semakin meningkat terkait dengan pandemi kita. Mudah-mudahan mereka juga tetap menjaga kesehatan mereka setelah nanti tiba di tanah air," tutupnya.
Sebelummya, Komisi VIII DPR RI menyoroti sejumlah kekurangan dalam evaluasi haji 2022. Mulai dari soal besarnya uang yang harus disetorkan pemerintah kepada Arab Saudi hingga ketersediaan fasilitas pendukung. DPR mendorong pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi membentuk satgas musim haji 2023.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menjelaskan nantinya dengan melakukan evaluasi, pelaksanaan haji berikutnya akan lebih rapih, tertib, terkoordinasi dan hal yang tidak diinginkan pun tidak terjadi. (OL-1)
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI Jawa Barat (Jabar), meminta agar Kementerian Agama (Kemenag), sebaiknya melakukan pengkajian secara matang.
Festival Ramadhan tahun ini bukan hanya tentang pembagian bingkisan semata, tetapi juga tentang semangat kolaborasi yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sidang Isbat dihelat oleh Kemenag, sebagaimana amanah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
Sidang yang bertepatan dengan 29 Zulqa’dah 1440H ini akan dipimpin oleh Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin.
Pada kesempatan itu, Menag mengecek kamar-kamar jemaah haji, ketersediaan air minum, serta bagaimana distribusi makanan yang diterima jemaah haji selama ini.
Mekanisme dan pola pengawasan PIHK khususnya di bandara akan menjadi bahan evaluasi untuk memonitoring dan memantau pelaksanaan ibadah haji khusus tersebut.
“Kearifan perkotaan dibutuhkan guna melindungi aset-aset wakaf agar tidak lenyap di tengah pengembangan tata ruang wilayah perkotaan,”
Menurutnya, perkembangan dakwah di Indonesia ditopang oleh ormas-ormas Islam yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.
Zainut mengungkapkan, di era digital saat ini sangat memungkinkan semua pihak dapat berinteraksi dan berselancar di dunia maya.
Di hadapan pengurus PMII, Wamenag mengingatkan adanya tren konservatisme di kalangan milenial. Wamenag mendasarkan pandangannya pada hasil penelitian sejumlah Lembaga.
"Saya mengajak seluruh Rektor yang hadir pada kesempatan kali ini untuk membangun konsep bersama untuk Bela Negara yang dapat dijadikan pegangan seluruh mahasiswa dan dosen."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved