Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Komisi IX DPR meminta pemerintah pusat mengantisipasi penularan penyakit cacar monyet, yang menurut Organisasi Kesehatan Dunia sudah menyebabkan kondisi darurat kesehatan global.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa meski kasus penularan cacat monyet belum terdeteksi di Indonesia, pemerintah harus siap siaga mencegah persebaran penyakit tersebut.
"Kami akan mendorong agar pemerintah betul-betul mempersiapkan, baik terkait memberikan informasi, memberikan keterangan, memberikan penjelasan yang lebih jelas dan terang, sederhana, sehingga publik tahu bagaimana, memahami tentang penyakit cacar monyet ini dengan baik," katanya di Jakarta, Senin (25/7).
Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah menjalankan upaya pencegahan serta mempersiapkan langkah-langkah untuk mengatasi penularan cacar monyet, penyakit binatang yang menular ke manusia dan dapat menular dari manusia ke manusia.
"Harus mulai memikirkan bagaimana mempersiapkan sarana prasarana, dan tenaga kesehatan yang mulai dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila (penyakit) ini masuk ke Tanah Air," kata Melkiades.
Ia mengatakan bahwa pemerintah harus memastikan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas, siap menangani penularan penyakit cacar monyet.
Selain itu, dia menekankan pentingnya penguatan surveilans pada orang-orang yang datang ke Indonesia dari luar negeri, utamanya dari negara-negara dengan kasus penularan cacar monyet.
Menurut dia, kantor-kantor kesehatan pelabuhan harus disiapkan untuk memeriksa pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri guna mendeteksi penularan penyakit cacar monyet mengingat penyakit yang semula hanya menular di kawasan Afrika itu kini sudah menyebar ke wilayah Eropa, Amerika, dan Asia.
Dia mengemukakan bahwa model penanganan penularan COVID-19 semasa pandemi bisa dijadikan sebagai acuan dalam menangani penularan penyakit cacar monyet.
"Sistem yang sudah dibangun ini, beserta semua yang sudah kita lakukan ini, bisa menjadi bagian dari cara kita menangani monkey pox (cacar monyet)," katanya.
Kementerian Kesehatan sudah mengaktifkan sistem surveilans di seluruh pintu masuk ke wilayah Indonesia guna mencegah persebaran penyakit cacar monyet.
Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maxi Rein Rondonuwu, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) memeriksa suhu tubuh dan kesehatan setiap pelaku perjalanan yang datang dari negara-negara dengan kasus penularan cacar monyet.
Selain itu, pemerintah menyiapkan laboratorium serta fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengatasi dampak penularan penyakit cacar monyet.
Maxi menjelaskan bahwa penyakit cacar monyet antara lain ditandai dengan gejala demam, kelainan pada kulit berupa ruam atau bintik merah, serta pembengkakan kelenjar getah bening pada leher dan selangkangan.
Menurut informasi yang disiarkan di laman resmi WHO, penyakit cacar monyet bisa menular dari binatang ke manusia melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau lesi kulit dan mukosa dari hewan yang terinfeksi virus penyebab cacar monyet.
Sedangkan penularan cacar monyet dari manusia ke manusia bisa terjadi akibat kontak dengan sekresi saluran respirasi, lesi kulit dari orang yang terinfeksi, atau benda-benda yang terkontaminasi virus.
Masa inkubasi atau interval dari infeksi sampai kemunculan gejala penyakit cacar monyet biasanya enam sampai 13 hari, tetapi bisa juga berkisar lima sampai 21 hari.
Menurut WHO, peningkatan kewaspadaan terhadap faktor-faktor risiko penularan penyakit dan edukasi masyarakat mengenai tindakan yang perlu dijalankan guna mengurangi risiko penularan virus merupakan strategi utama dalam pencegahan penularan cacar monyet. (Ant/OL-12)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved