BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin sebesar 9,54% pada Maret 2022 atau turun 0,17% dibanding September 2021 dan turun 0,60% dibanding Maret 2021.
Menanggapi hal itu, Sosiolog dari Universitas Nasional Nia Elvina mengungkapkan, meskipun data BPS menunjukkan perkembangan positif, namun ia menilai bahwa pemerintah harus jeli untuk mengantisipasi lonjakan meningkatnya jumlah kelas bawah di Indonesia.
"Program-program padat karya yang menyerap tenaga kerja yang banyak perlu ditingkatkan dan diperluas. Dan subsidi bagi masyarakat kelas bawah tidak boleh diminimalkan," kata Nia saat dihubungi, Minggu (17/7).
Ia juga menilai, survei yang dilakukan BPS itu juga semestinya diperbandingkan dengan survei dari lembaga lain atau perguruan tinggi agar data yang ada dapat dinilai secara valid.
"Pasalnya, kecenderungan ekonomi dunia saat ini melemah. AS mengalami inflasi tertinggi saat ini, sehingga pemerintah memberikan program subsidi bagi masyarakat kelas bawah mereka," beber dia.
Seperti diketahui, sebelumnya Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin itu berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu menandakan bahwa ekonomi Indonesia pun semakin membaik.
Ia menyatakan, penduduk miskin pada Maret 2022 mengalami penurunan 340 ribu orang dibanding September 2021 dan turun 1,3 juta orang dibandingkan Maret 2021.
Meski demikian, Margo menyatakan tingkat kemiskinan masih belum kembali ke level sebelum pandemi covid-19. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan masih berada di 9,41% lalu turun pada September 2019 menjadi 9,22%.
Tingkat kemiskinan kemudian meningkat pada Maret 2020 menjadi 9,78% dan melonjak pada September 2020. "Adanya tren penurunan yang berlanjut menjadi kabar baik. Artinya sudah ada perbaikan tapi belum kembali ke kondisi sebelum pandemi," pungkasnya. (H-2)
