Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin sebesar 9,54% pada Maret 2022 atau turun 0,17% dibanding September 2021 dan turun 0,60% dibanding Maret 2021.
Menanggapi hal itu, Sosiolog dari Universitas Nasional Nia Elvina mengungkapkan, meskipun data BPS menunjukkan perkembangan positif, namun ia menilai bahwa pemerintah harus jeli untuk mengantisipasi lonjakan meningkatnya jumlah kelas bawah di Indonesia.
"Program-program padat karya yang menyerap tenaga kerja yang banyak perlu ditingkatkan dan diperluas. Dan subsidi bagi masyarakat kelas bawah tidak boleh diminimalkan," kata Nia saat dihubungi, Minggu (17/7).
Ia juga menilai, survei yang dilakukan BPS itu juga semestinya diperbandingkan dengan survei dari lembaga lain atau perguruan tinggi agar data yang ada dapat dinilai secara valid.
"Pasalnya, kecenderungan ekonomi dunia saat ini melemah. AS mengalami inflasi tertinggi saat ini, sehingga pemerintah memberikan program subsidi bagi masyarakat kelas bawah mereka," beber dia.
Seperti diketahui, sebelumnya Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan bahwa penurunan persentase penduduk miskin itu berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu menandakan bahwa ekonomi Indonesia pun semakin membaik.
Ia menyatakan, penduduk miskin pada Maret 2022 mengalami penurunan 340 ribu orang dibanding September 2021 dan turun 1,3 juta orang dibandingkan Maret 2021.
Meski demikian, Margo menyatakan tingkat kemiskinan masih belum kembali ke level sebelum pandemi covid-19. Pada Maret 2019, tingkat kemiskinan masih berada di 9,41% lalu turun pada September 2019 menjadi 9,22%.
Tingkat kemiskinan kemudian meningkat pada Maret 2020 menjadi 9,78% dan melonjak pada September 2020. "Adanya tren penurunan yang berlanjut menjadi kabar baik. Artinya sudah ada perbaikan tapi belum kembali ke kondisi sebelum pandemi," pungkasnya. (H-2)
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Prof. Stella Christie mengatakan pendidikan tinggi harus menjadi kunci pertumbuhan ekonomi bangsa dengan menciptakan lapangan kerja dan inovasi.
Menurut Yassierli, jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%, maka struktur perekonomian nasional perlu dibenahi secara fundamental.
Pemerintah didorong untuk menginisiasi kebijakan yang bisa mendukung penciptaan lapangan kerja. Hal itu dinilai lebih baik dan krusial ketimbang menjalankan program Bantuan Subsidi Upah.
Apindo merespons Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menahan suku bunga acuan di level 5,50%, tingginya suku bunga disebut menjadi penghambat lapangan kerja
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA, mayoritas masyarakat merasakan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan selama tujuh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Isu lapangan kerja merupakan rapor merah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi masalah ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved