Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANCAMAN lingkungan yang muncul saat ini dipandang menggambarkan kegentingan keberlanjutan ekonomi. Penerapan ekonomi biru, hijau, dan sirkular menjadi hal yang tak bisa lagi ditunda-tunda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan emisi karbon dioksida di tingkat global tercatat naik 6% menjadi 36,3 miliar ton di 2021. "Itu tingkat tertinggi yang pernah terjadi," ujarnya dalam Side Event G20 Seminar on Blue Energy, Green, and Circular Economy: The Future Platform for Post-pandemic Development, Rabu (13/7).
Selama 30 tahun terakhir, kata Airlangga, penggunaan plastik berlipat ganda didorong oleh ekspansi di negara berkembang. Antara 2000 dan 2019, manufaktur plastik dunia meningkat dua kali lipat menjadi 460 juta ton. Namun, hanya 9% sampah plastik yang didaur ulang. Akibatnya, 180 juta metrik ton plastik mencemari lautan yang berdampak negatif pada setidaknya 88% spesies laut. "Oleh karena itu, sistem ekonomi dengan pendekatan ekonomi biru, hijau, dan sirkular sangat dibutuhkan," terang Airlangga.
Luas lautan diketahui menutupi tiga perempat dunia dan menyimpan sekitar 80% dari semua kehidupan di bumi di bawah gelombangnya. Hingga saat ini, ekonomi kelautan telah menyediakan mata pencaharian bagi lebih dari 10% populasi dunia dan bernilai lebih dari US$1,5 triliun dengan perkiraan akan berlipat ganda pada 2030. Dengan potensi tersebut, imbuh Airlangga, Indonesia terus mengembangkan rencana ekonomi biru untuk mengelola ekosistem laut dan pesisir dengan baik, mencapai kesetaraan ekonomi, dan meningkatkan mata pencaharian. Hal itu juga sejalan dengan komitmen Sustainable Development Goals (SDGs) nasional. "Kami melakukan ini dengan memasang tujuan ambisius untuk meminimalkan limbah laut, memulihkan, dan memelihara bakau dan habitat laut lain," jelasnya.
Beberapa inisiatif yang dilakukan pemerintah pada sektor kelautan ialah terkait pengelolaan tangkapan ikan terukur dan berbasis kuota yang didukung oleh sistem pengawasan teknologi; penciptaan komunitas untuk budi daya perikanan berbasis pengetahuan lokal untuk memerangi kemiskinan; dan pelestarian hasil laut yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan kebijakan tersebut, sektor perikanan berhasil tumbuh 4,55% pada triwulan III 2021 (yoy). Hal ini didorong oleh ekspor komoditas kelautan dan perikanan yang terus berkinerja baik sebagai salah satu dari dua puluh produk ekspor utama Indonesia.
Di sektor hijau, kata Airlangga, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk maju menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat. Hal ini akan berkontribusi untuk memenuhi target penurunan emisi Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% pada 2030 dari business as usual (BAU) dan 41% dengan bantuan internasional. "Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terkait iklim dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Salah satunya penerapan carbon pricing berupa cap and trade dan carbon tax pada 2023," jelas Airlangga.
Dia juga menekankan mengenai pentingnya pembiayaan untuk mempromosikan ekonomi hijau. Indonesia menerapkan kebijakan Climate Budget Tagging (CBT) untuk memastikan sinkronisasi komitmen anggaran antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi perubahan iklim.
Sistem pembiayaan yang inovatif dan prudent juga dibangun melalui penerbitan Sukuk Hijau, Obligasi SDGs, dan instrumen pembiayaan hijau lainnya. Indonesia juga berfokus pada investasi hijau dan pengembangan energi hijau yang didorong oleh sistem perizinan yang mudah dan insentif keuangan. Selain ekonomi biru dan hijau, ekonomi sirkular juga penting dalam mendukung tujuan berkelanjutan dengan merancang keluar limbah dan polusi dari sistem ekonomi. Ekonomi sirkular menawarkan alternatif yang dapat menghasilkan hingga US$4,5 triliun manfaat ekonomi hingga 2030.
Baca juga: WHO Peringatkan Pandemi Covid-19 belum akan Berakhir
Airlangga menyampaikan, potensi ekonomi sirkular cukuo besar. Di Indonesia, pendekatan sirkular akan menghasilkan tambahan PDB di seluruh perekonomian sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun (US$40 miliar). Lalu mengurangi limbah di setiap sektor sebesar 18%-52%, mengurangi emisi CO2 sebesar 126 juta ton, dan penggunaan air sebesar 6,3 miliar meter kubik. Selain itu, ekonomi sirkular juga menciptakan 4,4 juta pekerjaan kumulatif bersih dan menciptakan penghematan rumah tangga tahunan hampir 9% dari anggaran mereka sekitar Rp4,9 juta per tahun atau sekitar US$327 pada 2030. "Hingga saat ini, hanya 8,6% dari ekonomi sirkular yang diterapkan di dunia, menunjukkan masih banyak yang harus dilakukan," jelas Airlangga.
Menggabungkan ekonomi biru, hijau, dan sirkular merupakan peluang sekaligus tantangan. Karenanya, Airlangga menekankan perlunya upaya bersama menjaga keseimbangan pelestarian alam di lautan dan daratan. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi niscaya. (RO/OL/14)
Infografis pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sepanjang tahun 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan atas seluruh substansi tarif resiprokal.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan bahwa Indonesia saat ini terus berproses untuk bergabung sebagai anggota penuh OECD.
Indonesia jadi negara pertama yang capai kesepakatan penurunan tarif dengan AS dari 32% menjadi 19%, langkah diplomasi ekonomi yang jaga kepentingan nasional.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), sebagai tindak lanjut pelaksanaan program strategis nasional berjalan efektif
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, capaian investasi Indonesia terus menunjukkan kinerja yang kuat dan semakin berkualitas.
Kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah ini menggandeng Waste4Change untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
Jikaa dihitung secara kasar sejak tahun 2018 hingga tahun 2023, kerugian yang disebabkan oleh masalah pencemaran sampah plastik di laut Indonesia diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun.
Sampah yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat di Indonesia juga bisa masuk ke Samudera Hindia hingga ke Madagaskar.
Warga akan diedukasi modul Plastic, Sustainability & You Education (PSYE) untuk meningkatkan kesadaran tentang penggunaan plastik berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang efektif.
Target pemerintah Indonesia dalam menurunkan kebocoran sampah plastik dari aktivitas masyarakat sebesar 70 persen pada 2025.
BRIN terus melakukan penelitian dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendeteksi jenis sampah plastik. Termasuk, melibatkan akademisi dari berbagai multidisiplin ilmu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved