BKKBN Sebut Lingkungan Kumuh Berkontribusi 75 Persen Sebabkan Stunting

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan lingkungan kumuh sebagai salah satu faktor yang berkontribusi 75% terjadinya kekerdilan pada anak (stunting).

"Kalau lingkungan dibiarkan kumuh, tidak punya jamban, maka kontribusinya 75% menjadi faktor stunting," kata Kepala BKKBN
Hasto Wardoyo seperti dikutip Antara di Belawan, Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (7/7).

Ia menuturkan lingkungan yang kumuh seperti di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, bisa membuat anak mudah terkena penyakit.

Adanya rob yang berulang juga menyebabkan situasi lingkungan menjadi berbahaya bagi anak karena banjir dapat membawa sampah atau kotoran yang mengandung bakteri E-coli berserakan di rumah warga.

Akibat kotornya lingkungan karena E-coli, anak berpotensi diare. Anak yang sakit secara terus-menerus berisiko terkena stunting karena berat badan mengalami penurunan. Belum lagi potensi anak terkena penyakit kulit.

BKKBN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menciptakan lingkungan layak huni melalui bedah rumah panggung di wilayah itu, supaya air kotor yang penuh penyakit tidak menggenangi rumah dalam waktu lama.

Baca juga: Menkes Tegaskan Vaksinasi Kurangi Daya Rusak Covid-19

Melalui Pendataan Keluarga 2021 (PK21), BKKBN memberikan data keluarga yang memiliki ibu hamil dan keluarga berisiko stunting kepada PUPR agar dijadikan prioritas pembangunan rumah layak huni.

"Dari PK21, siapa yang tidak punya jamban dan air bersih, by name, by address seluruh Indonesia kita punya dan ini data baru terakhir dikumpulkan pada Juni 2021, data ini yang kita overlay-kan dengan rencana PUPR dan PUPR mengalah untuk bedah rumahnya, untuk jambannya untuk air bersihnya," kata dia.

Selain membangun rumah layak huni, BKKBN berinovasi mengoreksi gizi anak stunting beserta tinggi dan berat badannya, melalui program Bapak Asuh Anak Stunting yang sudah berhasil melibatkan jajaran  pemerintahan, seperti TNI AD dan pihak swasta, seperti Pertamina.

"Kalau belum bisa menyelesaikan rumah dan jamban dan air bersih semuanya, akhirnya yang mau hamil, yang hamil, yang baru melahirkan itu
kita selesaikan dulu," ujar Hasto.

Apabila sampai 2022 akhir, pemerintah belum bisa banyak menurunkan angka prevalensi stunting, Hasto menekankan, setidaknya pemerintah berupaya semaksimal mungkin mencegah lahirnya anak-anak stunting baru melalui pembangunan lingkungan bersih yang layak huni, serta koreksi kesehatan sejak sebelum pernikahan terjadi.

"Kita bertekad, kalau semua rumah tidak bisa layak huni ya sudah. Yang terpenting sekarang tetap jangan stunting, jadi selain itu juga
sebelum hamil dipaksa cek dulu kalau Hb kurang kasih tambah darah, kalau gizi kurang tambah makanan tambahan," ucap Hasto. (S-2)