Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan lompatan-lompatan terkait riset dan inovasi. Salah satu riset masa depan yang menurutnya penting untuk dikembangkan adalah teknologi nano.
"Kita ingin juga BRIN masuk ke nano technology," ujarnya dalam RDP bersama BRIN, Kamis (9/6).
Menurut politisasi Partai Demokrat itu, teknologi nano merupakan teknologi masa depan yang memiliki keunggulan luar biasa. Salah satu negara berkembang yang saat ini serius mengembangkannya adalah Iran.
"Bukan apa-apa saya beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Iran. Sungguh luar biasa Iran itu teknologi nano berupa metalurgi, serat dan sebagainya. Produk-produknya luar biasa, lebih murah, ringan, handal, lebih kuat dan seterusnya," jelas Yandri.
Baca juga: Keragaman Sosial Budaya Jadi Pintu Keluar dari Kesulitan Akibat Disrupsi
Baca juga: Peran Forum Rektor Dibutuhkan Tangani Radikalisme di Kampus
Lebih lanjut, Yandri mengatakan bahwa BRIN perlu membuktikan kepada semua masyarakat bahwa kehadiran lembaga itu benar-benar berdampak pada sektor riset dan inovasi. Kontroversi hingga berbagai bentuk penolakan harus dibalikan dengan capaian-capaian prositif yang bisa dirasakan masyarakat.
"BRIN di tengah-tengah kontroversi kita ingin BRIN melakukan lompatan-lompatan baik dalam skala riset maupaun inovasi. Sehingga mampu produksi hal-hal baik berupa konsep, barang, sistem yang betul-betul kelihatan hasilnya. Kita harapkan bahwa integrasi dalam BRIN itulah yang terbaik," tegasnya.
"Di sisi lain kita ingin juga melihat BRIN ini lantas berskala internasional dengan bekerja sama dengan institusi besar yang relevan dengan kebutuhan umat manusia ke depan. Kita ingin dengar kerja sama dengan MIT, Tesla, dengan apa yang sekarang bukan sekadar populer tetapi memang produk -produknya menyangkut masa depan, sehingga kita menjadi bangga dengan BRIN," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Handoko menejelaskan berbagai progres yang sudah dilakukan BRIN dalam setahun terakhir. Memang lembaga tersebut masih banyak berkutat pada kebutuhan internalnya seperti melaksanakan integrasi lembaga riset, SDM dan infrastruktur.
Dijelaskan Handoko, dengan total anggaran 2022 sebanyak Rp5,861 triliun separuhnya sudah terserap. Sementara dari pagu Rp6,09 triliun, sebesar Rp7,411 miliar terkena automatic adjusment.
"Untuk pagu dan realisasi anggaran sampai dengan tertanggal 6 Juni 2022 secara total serapan anggaran adalah 49,07%, sedikit diatas kurva target realisasi anggaran 2022. Untuk pagu dan realisasi anggaran per jenis belanja, belanja pegawai Rp1,9 triliun dengan serapan 53,06%, belanja barang Rp1,49 triliun dan belanja modal Rp2,37 triliun," terangnya.
Menurutnya, rata-rata serapan di 12 organisasi riset memang masih kecil. Hal itu lantaran adanaya kebijakan perubahan nomenklatur yang harus dituntaskan terlebih dahulu.
Handoko berharap semua proses integrasi bisa segera tuntas, sehingga BRIN fokus pada riset dan inovasi. Sudah banyak yang dilakukan BRIN lewat masing-masing organisasi risetnya, akan tetapi semua itu baru awal dan perlu konsistensi. (H-3)
PENELITI BRIN NiLuh Putu Indi Dharmayanti, mengatakan penyakit zoonosis virus nipah (NiV) bisa saja terjadi di Indonesia karena ada banyak faktor pendorongnya.
BRIN menilai pendekatan kebijakan berbasis risiko menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kontribusi ekonomi industri olahan tembakau dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Komisi X DPR RI mengapresiasi kinerja riset nasional tahun 2025 dan mendorong inovasi lebih membumi, termasuk penguatan peran teknologi dalam penanganan bencana
Ketika diuji di laboratorium pada sel kanker payudara, senyawa ini banyak masuk dan terakumulasi di sel kanker payudara yang memiliki reseptor estrogen positif.
BADAN Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembangkan teknologi biosensing yang dinilai berperan strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi analisis di bidang kesehatan.
Asuransi ini menyasar kendaraan listrik sesuai Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved