Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
DIREKTORAT Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Ditjen Dikti-Ristek) Kemendikbud-Ristek meluncurkan pencanangkan pembangunan zona integritas pada Direktorat Kelembagaan pada hari ini, Senin (23/5). Peluncuran itu menjadi bukti keseriusan Dikti-Ristek dalam menjalankan reformasi birokrasi dan terus bertransformasi pada perubahan zaman.
"Peluncuran hari ini di lakukan di ruang kerja yang menggambarkan transparansi Direktorat Kelembagaan Dikti-Ristek. Ini adalah bukti nyata Dikti bertransformasi, serius sebagai lembaga yang melakukan reformasi birokrasi dengan mewujudkan intergritas layanan yang bersih dari korupsi dan melayani dengan hati," ujar Plt. Dirjen Dikti-Ristek Prof. Nizam, Senin (23/5).
Nizam mengatakan bahwa pencanangan tersebut memang dimulai dari Direktorat Kelembagaan. Sebab, direktorat tersebut menjadi salah satu direktorat yang paling tinggi godaannya. Direktorat Kelembagaan melayani sekitar 4.500 perguruan tinggi dan mengurus izin untuk kurang lebih 30.000 program studi dari Sabang sampai Merauke. Sehingga, dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas agar layanan yang diberikan benar-benar optimal.
"Jadi ini adalah garda paling depan untuk mewujudkan Dikti Berintegritas adalah Direktorat Kelembagaan. Mudah-mudahan Direktorat Kelembagaan bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama tadi," imbuhnya.
Sementara itu Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti-Ristek Lukman menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Direktorat Kelembagaan mulai perizinan pendirian perguruan tinggi, prodi, kemudian penguatan kelembagaan perguruan tinggi dengan berbagai insentif dan juga penataan perguruan tinggi. Untuk penataan, dia berharap jumlah perguruan tinggi swasta bisa berkurang melalui merger sebagi upaya meningkatkan kualitas dan APK.
"Mudah-mudahan 2-5 tahun ke depan perguruan tinggi kita tidak bertambah tapi berkurang menjadi 3.500 dengan program penggabungan dan penyatuan. Lebih baik konsepnya perguruan tinggi itu sedikit tapi bisa menampung mahasiswa yang memang berkualitas dan bisa meningkatkan APK, dari pada banyak tapi sedikit-sedikit," jelasnya.
Selain itu, Direktorat Kelembagaan juga mengemban fungsi pengendalian dan penilaian PT. Dan fungsi yang paling penting adalah peningkatan kualitas dan penjaminan mutu PT melalui proses akreditasi. "Dan yang terpenting setelah penjaminan mutu sesuai standar perguruan tinggi adalah adanya perguruan tinggi menuju kelas dunia. Itu adalah tugas pokok dan fungsi Direktorat Kelemabagaan," tambahnya.
Lukman mengatakui ada banyak permasalahan dalam layanan kelembagaan yang menghambat tugas dan fungsi Direktorat Kelemabagaan. Yang paling pertama adalah ketidakpastian prosedur dan waktu layanan, kemudian transparansi layanan dan sistem layanan. Ketiga hal itu harus ditanggapi dengan serius lwat reformasi birokrasi.
Lantas, Direktorat Kelembagaan mengusung moto We Are Reborn untuk memastikan semua layanan berjalan baik. Pihaknya mengembangkan sistem informasi SIAGA (Semangat, Integritas, Akuntabel, Gigih dan Amanah). Lewat pencanangan tersebut, Direktorat Kelembagaan menargetkan bisa meraih WBK WBBM di tahun 2022 dan 2023.
"Kami sudah melakukan tahapan penguatan manajemen yang terdiri dari SDM, sarana prasarana, pengelolaan administrasi anggaran dan yang paling penting adalah layanan," kata dia
"Hari ini pencanangan, jadi mohon maaf hari ini (tanggal) 23 sampai 1 Juli ini belum sempurna. Tapi mulai 1 Juli kalau layanan satu bulan harus satu bulan, kalau lebih dari itu tentunya harus dilakukan punishment," tandasnya. (H-2)
Di era transformasi digital yang menuntut adaptasi cepat dalam dunia pendidikan, kehadiran sistem pembelajaran yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja menjadi kebutuhan mendesak.
INDONESIA mencatat lonjakan peringkat perguruan tinggi dalam QS World University Ranking sebesar 46 persen tahun ini.
Dari total 17,9 juta penyandang disabilitas hanya 2,8%-nya yang mampu menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) terus mempertegas komitmennya dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan.
Pendamping dari perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan yang mendorong peningkatan layanan pendidikan di satuan-satuan PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap berpendapat, proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk dikorupsi.
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Abdul Mu’ti juga meminta masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan sebelum semua dugaan tersebut telah terbukti.
Mantan pejabat pengadaan barang atau jasa pengiriman dan penggandaan pada Setjen MPR Cucu Riwayati dan eks kelompok kerja unit kerja pengadaan barang dan jasa di Setjen MPR Fahmi Idris.
PERDANA Menteri Benjamin Netanyahu, yang menghadapi berbagai tuduhan korupsi di pengadilan Israel, menjadi saksi pada Selasa (10/12) untuk pertama kali dalam persidangannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved