Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA pandemi covid-19 berlangsung pada periode 2019-2021 sebanyak 1,7 juta bayi belum mendapatkan imunisasi dasar rutin ataupun lanjutan. Akibatnya, terjadi peningkatan kasus penyakit yang semestinya bisa dicegah dengan imunisasi.
"Sebagai contoh ada sekitar 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021 dan itu bisa dilihat juga adanya peningkatan jumlah kasus penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi ini," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers daring, Kamis (12/5).
Menkes mengatakan, rendahnya cakupan imunisasi dasar itu karena pergerakan dari petugas di lapangan terhambat kebijakan pembatasan sosial. Selain itu, konsentrasinya cukup banyak tergeser untuk vaksinasi covid-19, serta fokus pemerintah banyak digunakan untuk vaksinasi covid-19.
Dengan adanya penurunan dari jumlah kasus covid-19 maka perlu segera mengerahkan tenaga dan konsentrasi untuk menggalakkan imunisasi dasar tersebut. Budi mengatakan dengan bisa meningkatkan imunisasi dasar menjadi lebih baik cakupan di Indonesia bagi anak-anak kita ini akan melindungi anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang ada.
"Serta memastikan pada saat nanti anak-anak mencapai usia yang produktif mereka bisa secara maksimal bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi mereka dan keluarga," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan Bulan Imunisasi Anak Nasional yang pertama akan dimulai pada Mei 2022 dan sasaran provinsi yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sasarannya untuk sasaran campak rubella dengan umur 9 -15 bulan.
Sasaran kedua yakni Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung. Kemudian seluruh Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua untuk anak 9 bulan sampai dengan di bawah 12 tahun.
Kemudian untuk tahap 2 dimulai bulan Agustus untuk Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa timur untuk anak umur 9 bulan.
"Sementara untuk Bali dan Yogyakarta tidak melaksanakan karena memang cakupan yang sangat bagus," kata Maxi.
"Di samping vaksin campak rubella sepanjang bulan Mei sampai dengan hari ini kita melakukan imunisasi kejar ini banyak sekali ketinggalan untuk anak usia 12 bulan yang tidak/belum mendapatkan imunisasi lengkap khususnya untuk untuk vaksin polio dilakukan pada bulan anak nasional," pungkasnya. (H-2)
Kelengkapan imunisasi sesuai usia merupakan benteng terkuat bagi anak.
Vaksin seperti RSV, hepatitis A, hepatitis B, dengue, serta meningokokus diberikan berdasarkan risiko tertentu.
Difteri masih berbahaya dan bisa muncul diam-diam. Kenali gejala awal, cara penularan, dan risiko fatal penyakit yang sebenarnya dapat dicegah ini.
Pemerintah memperluas imunisasi heksavalen melalui penguatan Program Imunisasi Nasional. Imunisasi terbukti efektif melindungi anak dari penyakit menular berbahaya.
Para orangtua diingatkan untuk mewaspadai penyakit umum selama masa liburan dengan melengkapi imunisasi, terutama penyakit respiratori.
Imunisasi dengan Palivizumab direkomendasikan oleh IDAI untuk mencegah bayi yang lahir prematur mengalami penurunan kesehatan karena infeksi RSV.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi memasukkan virus Nipah (NiV) ke dalam daftar patogen prioritas yang berpotensi memicu pandemi berikutnya.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, memaparkan lokasi 66 rumah sakit tersebut tersebar di berbagai wilayah.
Ia mengatakan sebagai upaya pencegahan virus Nipah maka yang bisa dilakukan yaitu menjaga protokol kesehatan, dan mengetahui cara penularannya.
Di Indonesia, gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi yang tidak terkoreksi masih menjadi tantangan serius.
Kemenkes bekerja sama dengan Philips, Graha Teknomedika, dan Panasonic Healthcare Indonesia sepakat untuk melakukan transfer teknologi dan produksi alkes berteknologi tinggi secara lokal.
Rencana ini mengemuka dalam Diseminasi Hasil Studi Implementasi Skrining HPV DNA yang digelar hari ini, Selasa (27/1/2026), di Kementerian Kesehatan RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved