Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA pandemi covid-19 berlangsung pada periode 2019-2021 sebanyak 1,7 juta bayi belum mendapatkan imunisasi dasar rutin ataupun lanjutan. Akibatnya, terjadi peningkatan kasus penyakit yang semestinya bisa dicegah dengan imunisasi.
"Sebagai contoh ada sekitar 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019-2021 dan itu bisa dilihat juga adanya peningkatan jumlah kasus penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi ini," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers daring, Kamis (12/5).
Menkes mengatakan, rendahnya cakupan imunisasi dasar itu karena pergerakan dari petugas di lapangan terhambat kebijakan pembatasan sosial. Selain itu, konsentrasinya cukup banyak tergeser untuk vaksinasi covid-19, serta fokus pemerintah banyak digunakan untuk vaksinasi covid-19.
Dengan adanya penurunan dari jumlah kasus covid-19 maka perlu segera mengerahkan tenaga dan konsentrasi untuk menggalakkan imunisasi dasar tersebut. Budi mengatakan dengan bisa meningkatkan imunisasi dasar menjadi lebih baik cakupan di Indonesia bagi anak-anak kita ini akan melindungi anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang ada.
"Serta memastikan pada saat nanti anak-anak mencapai usia yang produktif mereka bisa secara maksimal bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi mereka dan keluarga," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu menjelaskan Bulan Imunisasi Anak Nasional yang pertama akan dimulai pada Mei 2022 dan sasaran provinsi yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Barat sasarannya untuk sasaran campak rubella dengan umur 9 -15 bulan.
Sasaran kedua yakni Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung. Kemudian seluruh Provinsi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua untuk anak 9 bulan sampai dengan di bawah 12 tahun.
Kemudian untuk tahap 2 dimulai bulan Agustus untuk Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa barat, Jawa Tengah, dan Jawa timur untuk anak umur 9 bulan.
"Sementara untuk Bali dan Yogyakarta tidak melaksanakan karena memang cakupan yang sangat bagus," kata Maxi.
"Di samping vaksin campak rubella sepanjang bulan Mei sampai dengan hari ini kita melakukan imunisasi kejar ini banyak sekali ketinggalan untuk anak usia 12 bulan yang tidak/belum mendapatkan imunisasi lengkap khususnya untuk untuk vaksin polio dilakukan pada bulan anak nasional," pungkasnya. (H-2)
Kelengkapan imunisasi sesuai usia merupakan benteng terkuat bagi anak.
Vaksin seperti RSV, hepatitis A, hepatitis B, dengue, serta meningokokus diberikan berdasarkan risiko tertentu.
Difteri masih berbahaya dan bisa muncul diam-diam. Kenali gejala awal, cara penularan, dan risiko fatal penyakit yang sebenarnya dapat dicegah ini.
Pemerintah memperluas imunisasi heksavalen melalui penguatan Program Imunisasi Nasional. Imunisasi terbukti efektif melindungi anak dari penyakit menular berbahaya.
Para orangtua diingatkan untuk mewaspadai penyakit umum selama masa liburan dengan melengkapi imunisasi, terutama penyakit respiratori.
Imunisasi dengan Palivizumab direkomendasikan oleh IDAI untuk mencegah bayi yang lahir prematur mengalami penurunan kesehatan karena infeksi RSV.
Case fatality rate (CFR) atau jumlah angka kematian karena demam berdarah dengue (DBD) menurun signifikan dari 2021 di kisaran 0,9%, menjadi 0,4% pada 2025.
Istilah super flu saat ini sedang ramai diperbincangkan seiring meningkatnya kasus influenza.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, teknologi genomik memungkinkan pemeriksaan kesehatan menjadi lebih personal.
Spesialis dermatologi dr. Riva Ambardina Pradita menekankan pentingnya hidrasi dan penggunaan pelembap untuk menjaga kelembapan kulit selama puasa Ramadan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved