Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ASSOCIATE Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta menilai langkah pemerintah yang mewajibkan vaksinasi covid-19 sebagai persyaratan mudik belum tentu efektif tingkatkan capaian vaksinasi.
“Kebijakan vaksinasi memang penting untuk penanganan pandemi, tetapi menjadikannya syarat bagi pemudik harus dipertimbangkan secara hati-hati. Ada berbagai efek samping yang bisa muncul dan harus diantisipasi pemerintah,” kata Andree, Jumat (22/4).
Dirinya menjelaskan, sejak kebijakan ini diumumkan sekitar satu bulan yang lalu, belum terdeteksi peningkatan jumlah vaksinasi harian yang berarti. Jadi memudahkan mudik melalui vaksinasi kelihatannya belum efektif untuk menggenjot vaksinasi.
Perlambatan vaksinasi sebenarnya bukan baru saja terjadi. Jika pemerintah ingin membalikkan tren ini, perlu ditelusuri benar-benar faktor apa saja yang menghambat. Ada berbagai alasan mengapa seseorang belum divaksinasi, salah satunya kesulitan akses. Menambah insentif tidak akan efektif jika akses masih terbatas.
Kebijakan ini juga patut ditelaah dari sisi efisiensi. Setiap kebijakan membutuhkan biaya dan memiliki dampak ekonomi dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, biaya yang paling terlihat adalah pembangunan posko-posko pengecekan status vaksinasi sepanjang jalur mudik.
Mengingat jangkauan booster masih terbatas, sebagian besar masyarakat harus mengeluarkan biaya untuk tes seperti antigen dan PCR sebagai persyaratan bepergian. Selain itu masih ada dampat tidak langsung lainnya seperti kemacetan yang mungkin terjadi karena adanya posko-posko pengecekan.
"Sebelum memutuskan kebijakan, pemerintah seharusnya membandingkan biaya dengan manfaat yang diharapkan, yaitu potensi penghematan dari menghindari perawatan pemudik yang terinfeksi Covid-19," ujar Andree.
Andree menjelaskan bahwa kebijakan ini juga belum mampu memperbaiki ketimpangan yang sudah terjadi sejak awal program vaksinasi. Laju vaksinasi sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur kesehatan dan ini terlihat jelas dalam laju vaksinasi yang lebih cepat di provinsi dengan kota-kota besar ketimbang pedesaan.
“Kebijakan ini tidak mengubah situasi dan bahkan cenderung memperburuk. Yang paling dimudahkan adalah mereka yang sudah booster. Sedangkan booster hanya diizinkan di daerah yang sudah hampir selesai program primernya. Jadi ya yang sudah cepat yang diuntungkan dan akan semakin cepat. Sedangkan yang lambat belum tentu terbantu oleh kebijakan ini,” tuturnya.
Menurutnya, Indonesia perlu terus mengamankan alokasi vaksin global sambil membangun kapasitas produksi domestik. Namun persediaan yang melimpah perlu diiringi upaya pemerataan vaksinasi yang lebih serius.
Andree mengatakan, selain meningkatkan kapasitas BUMN produsen vaksin, investasi swasta perlu juga didorong demi diversifikasi kapasitas produksi vaksin. Ini nantinya akan mengurangi risiko disrupsi dan ketergantungan kepada satu produsen.
Kementerian Investasi idealnya sudah mengidentifikasi hambatan regulasi yang selama ini menghalangi investor di bidang farmasi dari mendirikan fasilitas manufaktur mereka di dalam negeri, terutama untuk vaksin. Reformasi ini sebaiknya disiapkan segera walaupun memang masih harus menunggu perbaikan UU Cipta Kerja sebelum disahkan.
Di sisi lain, Kementerian Kesehatan perlu terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan program vaksinasi sampai ke pelosok.
"Mengatasi pandemi sangat tergantung pada meratanya vaksinasi di seluruh daerah dan hal tersebut perlu didukung, bukan saja oleh ketersediaan yang memadai, tetapi juga infrastruktur dan logistik vaksinasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya. (H-2)
Vaksinasi shingrix terbukti sangat efektif mencegah cacar api dan neuralgia pada pasien yang sudah terkena cacar api.
Vaksinasi BCG pada anak di negara-negara yang tinggi angka TB efektif untuk mencegah penyakit TB yang berat seperti TB di selaput otak, atau TB milier yang dapat menyebabkan sesak napas.
Demam setelah imunisasi pada anak adalah salah satu efek samping yang sering terjadi dan menjadi kekhawatiran banyak orang tua.
Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memvaksinasi IMS gonorea, yagn difokuskan pada pria gay dan biseksual.
Vaksin HPV memberikan kesempatan bagi tubuh untuk membangun respon imunitas terhadap beberapa tipe HPV.
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada 2024 adalah 87,3% dan antigen baru seperti PCV dan RV adalah 86,6%. Cakupan ini masih di bawah target untuk terbentuknya herd immunity.
Para peneliti mengungkapkan bahwa kekebalan yang dihasilkan oleh vaksin Mpox (Monkeypox) cenderung menurun seiring berjalannya waktu
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganjurkan kelompok rentan untuk melakukan vaksinasi covid-19 sebelum melaksanakan mudik pada lebaran tahun ini.
Meski kasus covid-19 saat ini dapat dikendalikan, masyarakat tidak boleh lupa bahwa masih ada kelompok seperti penderita komorbid, lansia, dan anak-anak yang rentan infeksi.
Antibodi yang terbentuk dari vaksin biasanya bertahan 6 bulan dan paling lama 1 tahun sehingga harus diperbarui kembali.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Sejak Oktober lalu, jumlah kasus perminggu kurang lebih hanya 80-an kasus. Kemudian meningkat di November menjadi 100-150 kasus dan di Desember sudah mencapai lebih dari 300 kasus per minggu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved